Pemerintah Mulai Larang Ekspor Timah di Akhir Tahun
Merdeka.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan melarang ekspor timah ke luar negeri. Nantinya, semua timah akan diolah lebih dulu di Indonesia menjadi barang setengah jadi, baru kemudian diekspor.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi timah akan banyak berdampak positif bagi Indonesia. Utamanya bagi pembangunan nasional karena nilai tambah yang yang dihasilkan dari pengolahan produk.
"Kita sudah hitung hilirisasi terhadap timah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
-
Bagaimana hilirisasi nikel meningkatkan ekonomi? Dari hilirisasi nikel, pendapatan Indonesia melejit. Pada 2015 ekspor Indonesia hanya Rp45 triliun. Setelah larangan ekspor bahan mentah nikel diberlakukan pada 2020, nilai ekspornya meroket Rp340 triliun pada 2021. Pada 2022 melonjak jadi Rp520 triliun, dan tahun lalu angkanya Rp520 triliun.
-
Apa manfaat hilirisasi? Hilirisasi meningkatkan nilai ekonomis suatu produk dengan menambahkan nilai melalui proses pengolahan tambahan.
-
Mengapa timah itu penting? 'Batang tembaga ini memiliki pentingnya. Jika Mesir merupakan kekuatan dominan di wilayah itu pada waktu itu, negara-negara lain seperti Siprus, istana Minoa, atau Asiria akan membayar pajak kepada Mesir menggunakan batang tembaga ini.'
-
Bagaimana Bahlil Lahadalia melihat hilirisasi di masa depan? Bahlil menegaskan realisasi investasi di bidang hilirisasi harus terus ditingkatkan hingga periode pemerintahan selanjutnya.'Dan idealnya harusnya ke depan, minimum harus 45%. Jadi kami harus mencari target penambahan 19%', katanya.
-
Siapa yang mendapat keuntungan dari hilirisasi nikel? Tapi perlu diingat, rakyat semacam Yusi juga menerima manfaat hilirisasi nikel dengan menjadi tenaga kerja. Jumlahnya tidak sedikit, industri nikel itu mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja.
-
Kenapa hilirisasi penting bagi Kementan? Selain dapat meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan, hilirisasi turut mendorong upaya pemerintah dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat kecil.
Bahlil mengatakan Indonesia merupakan negara kedua penghasil timah di dunia, setelah China dengan hilirisasi hingga 70 persen. Sementara Indonesia baru sekitar 5 persen saja. "Indonesia cuma 5 persen. Sudah begitu harga timah dikendalikan oleh negara lain yang penghasil timahnya tidak sebesar Indonesia," ungkapnya.
Untuk itu, penghentian ekspor timah mentah dilakukan dalam rangka meningkatkan hilirisasi, sehingga menghasilkan nilai tambah. Hal yang sama juga pernah dilakukan Pemerintah pada komoditas nikel. Nikel menjadi hasil tambang pertama yang dilarang ekspornya untuk dilakukan hilirisasi.
"Ini contohnya sudah ada nikel. Aku tahu banyak yang tidak setuju itu. ku tahu siapa pemain-pemainnya tapi negara nggak akan mungkin gemetar sedikit pun. Sampai kapan negara kita mau dimainin seperti itu, jangan lah. Lebih cepat lebih baik," katanya.
Bahlil menambahkan, hilirisasi pada timah akan lebih mudah dibandingkan nikel. Nilai investasinya pun tidak terlalu besar dan bisa dikerjakan oleh para pengusaha dalam negeri.
"Industri timah itu investasinya tidak terlalu besar, memang industrinya itu Rp 1 triliun aja itu paling tinggi. Insyaallah akan lebih cepat dan kita sudah membuat roadmap-nya," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil membangun smelter, yang meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaBahlil pun memastikan program hilirisasi tambang saat ini telah berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil merasa tak terima jika ada pihak yang meremehkan program hilirisasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca SelengkapnyaPasalnya, dengan kebijakan ini otomatis kegiatan ekspor hasil tambang akan dihentikan.
Baca SelengkapnyaSetelah melarang ekspor nikel, pemerintah telah melarang ekspor bauksit mentah ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaUpaya hilirisasi bakal terkesan percuma jika pelaku pertambangan tidak menerapkan good mining practice dalam pengoperasiannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah membuat roadmap hilirisasi hingga tahun 2040.
Baca SelengkapnyaMenurut Bahlil, kebijakan tersebut harus tetap berjalan bahkan ketika ia sudah selesai menjabat.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.
Baca Selengkapnya