Pemerintah pakai pajak rokok tutupi defisit BPJS Kesehatan

Merdeka.com - Dalam waktu dekat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan kebijakan baru untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan baru tersebut antara lain menggunakan pajak rokok dan Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo memprediksi, penerimaan pajak rokok hingga akhir tahun dapat mencapai Rp 13 triliun. Sesuai aturan, 50 persen dari jumlah tersebut dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Namun demikian, dari 50 persen tersebut hanya 75 persen yang dapat digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

"Untuk yang pajak rokok, saya sampaikan 75 persen maksimal dari 50 persen yang diperuntukkan, yang digunakan untuk BPJS. Pajak rokok itu kan 75 persen dari 50 persen itu untuk JKN. Dari situ nanti kan pajak rokok satu tahun sekitar Rp 13 triliun. Jadi Rp 6,5 triliun-Rp 7 triliun setengahnya. 75 persen dari setengahnya tadi untuk JKN," ujar Boediarso di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).

Payung hukum pemanfaatan pajak rokok tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) melalui Revisi PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Aturan tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

"Ini PMK lagi dibuat. Tentu paling berlakunya tahun depan, sekarang ini kan 2017 sudah di ujung. Untuk JKN kita akan eksekusi untuk 2018. Revisinya baru akan kita selesaikan," jelasnya.

Sementara itu, dari sektor Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) rencananya akan dialokasikan sebesar 50 persen dari penerimaan CHT untuk menambal defisit tersebut. Di mana pendapatan CHT diperkirakan akan mencapai Rp 2 triliun tahun ini.

"CHT kan totalnya Rp 2 triliun. Dari total Rp 2 triliun kan 50 persen. Itu antara lain bisa digunakan untuk dukungan JKN. Tapi dari more or less Rp 1 triliun sebagian bisa untuk supply side penyediaan sarana prasarana kesehatan, penyediaan alat kesehatan, tapi juga bisa untuk iuran JKN," tandasnya.