Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Pastikan Aturan IMEI Tak Rugikan Konsumen dan Pedagang

Pemerintah Pastikan Aturan IMEI Tak Rugikan Konsumen dan Pedagang Tiga Kementerian Teken Peraturan Pemblokiran Ponsel BM via IMEI. ©2019 Liputan6.com/Athika Rahma

Merdeka.com - Pemerintah meneken aturan blokir ponsel black market (ponsel BM) via International Mobile Equipment Identity (IMEI). Dengan demikian, pemerintah memiliki enam bulan untuk melakukan berbagai langkah sebelum aturan ini diterapkan. Salah satu upaya yang dijalankan pemerintah, yakni melakukan sosialisasi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, aturan ini tidak membatasi masyarakat untuk membeli ponsel. Sebagai contoh, masyarakat bisa saja membeli ponsel dari luar negeri. Namun dengan catatan ponsel tersebut dipastikan bukan berasal dari black market.

"Beli di luar negeri tidak masalah, tapi belinya (ponsel) yang legal. Karena sampai ke sini tetap ketahuan juga (jika ponselnya ilegal)," kata dia, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (18/10).

Orang lain juga bertanya?

Tujuan dari aturan IMEI, untuk menjamin persaingan yang sehat di pasar. Sebab tidak bisa jika pelaku usaha yang menjual ponsel legal harus membayar pajak, sementara yang ilegal tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

"Jadi kami menyampaikan sistem ini tidak akan mengganggu user smartphone atau pedagang. Pedagang ada waktu 6 bulan atau 2 siklus. Jadi tidak ada ruang untuk BM (ponsel black market)," tegas dia.

Hal senada diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar meyakinkan para pedagang yang memasarkan ponsel legal untuk tak perlu cemas bisnisnya bakal terganggu. "Ada rumor di roxy tutup semua. Kalau dia melakukan perdagangan legal dia tidak tutup," ujar dia.

Dia menegaskan, pola pikir pengusaha harus diubah. Sebab, pajak bukan hal yang harus dijadikan beban karena memang itu adalah kewajiban. Menurutnya, pelanggan atau pengguna ponsel akan diuntungkan dengan peraturan ini. Sebab ke depan, ponsel yang mereka beli pasti terjamin kualitas dan legalitasnya.

"Ini bukan hal baru. Kita akan tertib niaga, tertib perdagangan. Keluhan konsumen atas produk dari BM (black market) juga tidak sedikit. Konsumen juga yang akan diuntungkan. Mereka beli barang yang pasti dan terjamin," jelasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
191 Ribu HP IMEI Ilegal, Kenali Fungsi dan Peran Penting IMEI pada Ponsel
191 Ribu HP IMEI Ilegal, Kenali Fungsi dan Peran Penting IMEI pada Ponsel

IMEI memiliki peranan penting bagi konsumen yang membeli HP. Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya
191 Ribu Ponsel Bakal Diblokir, Ini Cara Mudah Cek IMEI HP Cegah Penipuan 'Black Market'
191 Ribu Ponsel Bakal Diblokir, Ini Cara Mudah Cek IMEI HP Cegah Penipuan 'Black Market'

Polri akan melakukan shut down atau pemblokiran terhadap 191.000 handphone yang terdata menggunakan IMEI ilegal.

Baca Selengkapnya
Ini Bedanya Fungsi Daftar IMEI di Bea Cukai, Operator Seluler dan Kementerian Perindustrian
Ini Bedanya Fungsi Daftar IMEI di Bea Cukai, Operator Seluler dan Kementerian Perindustrian

Perlu diingat, ternyata mendaftar atau registrasi IMEI itu bisa melalui 3 cara yaitu lewat Bea dan Cukai, operator seluler dan Kemenperin.

Baca Selengkapnya
191 Ribu HP Ilegal Bakal Dimatikan, Begini Cara Pastikan IMEI Terdaftar
191 Ribu HP Ilegal Bakal Dimatikan, Begini Cara Pastikan IMEI Terdaftar

Bea Cukai juga meminta agar masyarakat berhati-hati dari penipuan jasa unlock IMEI.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya iPhone 16, Google Pixel Masuk Indonesia Bakal Diblokir
Tak Hanya iPhone 16, Google Pixel Masuk Indonesia Bakal Diblokir

Apabila Google ingin secara resmi menjual produk Google Pixel di Indonesia, dirinya mempersilakan perusahaan tersebut untuk mengajukan sertifikasi TKDN.

Baca Selengkapnya
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.

Baca Selengkapnya
Cegah Barang Impor Murah Beredar, Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Lindungi UMKM
Cegah Barang Impor Murah Beredar, Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Lindungi UMKM

Untuk membantu UMKM, Kemendag juga mendorong kampanye Bangga Buatan Indonesia

Baca Selengkapnya
Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal
Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal

Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Polri Mendeteksi Ponsel dengan IMEI Ilegal
Begini Cara Polri Mendeteksi Ponsel dengan IMEI Ilegal

Pengungkapan kasus tersebut berawal adanya aduan dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Eletronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin.

Baca Selengkapnya
Begini Isi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Masyarakat Kini Tak Bisa Sembarangan Beli Produk Impor Secara Online
Begini Isi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Masyarakat Kini Tak Bisa Sembarangan Beli Produk Impor Secara Online

Pedagang wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang atau jasa berupa nomor pendaftaran barang.

Baca Selengkapnya
Teten Masduki: Menteri Koperasi Tak Bisa Tutup TikTok Shop
Teten Masduki: Menteri Koperasi Tak Bisa Tutup TikTok Shop

Menurut Teten, masuknya barang konsumsi yang lebih banyak berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dapat merusak ekosistem UMKM.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ancam Matikan Handphone Ilegal, Begini Cara Daftar IMEI
Pemerintah Ancam Matikan Handphone Ilegal, Begini Cara Daftar IMEI

Terungkap ada 191.965 unit ponsel dengan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal.

Baca Selengkapnya