Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 yang Dipakai Indonesia Terdaftar di WHO

Merdeka.com - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir, tidak mau ada perdebatan terkait merek vaksin Covid-19 yang bagus dan tidak bagus. Menurutnya semua jenis vaksin Covid-19 yang bakal dipakai di Indonesia sudah bagus dan telah terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Saya juga tidak mau ada perdebatan jenis ini, merek ini bagus. Semua vaksin terdaftar di WHO, masuk uji klinis 1 dan 2 dan 3, kualitasnya baik," kata Menteri Erick dalam Webinar Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Jakarta, Selasa (1/12).

Terpenting, kata Menteri Erick, vaksin yang digunakan di Indonesia harus sesuai dengan cuaca dan iklim di Indonesia. Vaksin yang bisa digunakan di Indonesia harus bisa didistribusikan dalam suhu 2 derajat celcius sampai 8 derajat celcius.

"Kita harus cari vaksin yang sesuai dengan sistem distribusi itu," kata Menteri Erick.

Nantinya keputusan penggunaan jenis vaksin yang bakal digunakan di Indonesia ada di tangan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan sesuai jadwal. Maka sejak dini, masyarakat diharapkan sudah melakukan pendaftaran.

Khususnya bagi mereka yang berada di kelompok menengah yang diharapkan melakukan vaksinasi mandiri. "Makanya semua harus didaftar, kapan disuntik, kapan antre, kapan suntik kedua. Kita kembali seperti balita ya disiplin," ungkap Menteri BUMN ini.

Vaksinasi tahap awal akan diberikan kepada mereka yang berada di rentang usia 18 tahun sampai 59 tahun. Namun, hasil riset terus berkembang dan bukan tidak mungkin mereka yang berusia di atas 59 tahun bisa divaksin.

"Jangan kaget usia di atas 59 juga bisa divaksin. WHO kan (bilang) bisa juga ada berbagai macam vaksin," kata Menteri Erick mengakhiri.

Pemerintah Gandeng MUI Lakukan Vaksinasi

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi mandiri bisa melalui aplikasi dan website. Namun, bagi masyarakat yang terkendala sinyal internet, proses vaksinasi akan melibatkan TNI/Polri wilayah setempat secara manual.

"Yang sulit aksesnya atau keterbatasan secara digital akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas. Manual bisa diaktifkan dari tni polri," kata Menteri Erick.

Meski begitu, pemerintah sejak awal telah memiliki data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan. Sehingga telah mengetahui lebih awal wilayah mana saja yang sulit diakses untuk proses vaksinasi Covid-19.

"Ini modal kita juga untuk mengetahui provinsi mana yang ada hambatan mengenai penerimaan vaksin apakah halal dan lain-lain," kata Menteri Erick.

Tak hanya itu, pemerintah juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuannya untuk memastikan produk vaksin halal dan masyarakat pun semakin yakin dan mau melakukan vaksin.

Sementara itu terkait jadwal pendaftaran vaksinasi, Menteri Erick mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini pihaknya akan melakukan pendekatan dari bawah (bottom up) bersama perusahaan swasta mengajak masyarakat melakukan vaksin sejak dini.

"Pendaftaran mandiri kita bottom up. Perusahaan individu bisa dapatkan dari sekarang," kata dia.

Menteri Erick menambahkan vaksin yang akan segera tiba di Indonesia sudah jadi. Namun jumlah vaksin yang datang tidak sekaligus untuk 75 juta orang. Melainkan secara bertahap mulai dari untuk 15 juta orang dan seterusnya hingga jumlahnya 75 juta.

"Bukan berarti vaksin yang datang Januari nanti 75 juta kali 2 dosis. Tapi ini datang bertahap," kata dia.

Maka dari itu, pendataan vaksinasi dilakukan sejak dini di tiap provinsi. Sehingga bisa terbagi sesuai kebutuhan dan permintaan.

Selain itu, pemerintah juga tidak ingin harga vaksinasi mandiri terlalu mahal seperti kasus kelangkaan masker saat awal pandemi. Maka diperlukan data tunggal untuk proses vaksinasi agar tidak ada pihak yang mendapatkan jatah vaksin berlebihan.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak dapat vaksin atau dobel vaksin. Ini yang akan kita antisipasi grey area itu," kata dia mengakhiri.