Pemerintah perbanyak pengelolaan bandara dan pelabuhan oleh BUMN dan swasta

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan. Ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk dapat mengarahkan lebih banyak anggaran operasional dari pelabuhan dan bandara tersebut ke proyek pembangunan.

"Pemerintah butuh sekali membangun 3T yang dananya relatif tidak banyak. Dengan melakukan ini (kerja sama dengan BUMN maupun Swasta) APBN untuk belanja barang modal dan SDM yang sedianya dialokasikan ke bandara dan pelabuhan se-Indonesia itu bisa untuk membangun bandara pelabuhan kecil," ungkapnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

Dia pun yakin dengan adanya kerja sama dengan BUMN maupun swasta, pengelolaan bandara maupun pelabuhan dapat lebih efektif. Sementara pemerintah akan fokus sebagai regulator.

"Di negara manapun pemerintah itu fungsinya regulator, yang menjadi wasit operasinya kapal dan pesawat maka kita bisa lebih fokus melakukan itu. Tapi saat ini sebagai regulator juga operator. Maka sekarang mempersiapkan hanya menjadi regulator," katanya.

"Di Bima dan Waingapu, akan ada MoU KSOP Bima dengan Pelindo III untuk diperjanjikan untuk segera dialihkan. Fungsi operasinya Pelindo III, security dan safety oleh Kemenhub," tambahnya.

Diketahui saat ini sudah ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk dilakukan kerja sama dengan BUMN maupun swasta dalam pengoperasiannya. Ketiga puluh bandara dan pelabuhan tersebut, menurut Menhub Budi, dipilih sendiri oleh BUMN, sebab memiliki prospek keuntungan yang baik.

"Untuk fungsi transportasi yang sudah memberikan nilai manfaat baik kita berikan swasta, tapi bandara, pelabuhan yang masih subsidi kita yang kelola memikul sampai visible baru kita tawarkan," ujarnya.

Adapun menurut dia, proses penandatanganan kerja sama pengelolaan bandara dan pelabuhan ini diharapkan akan selesai pada akhir 2017. "Desember selesai, tapi administrasi pertengahan tahun 2018. Karena orang harus disetting, peraturan yang mengganjal harus konsultasikan dengan BPKP, kita pastikan harus legal," pungkasnya.