Pemerintah perbanyak pengelolaan bandara dan pelabuhan oleh BUMN dan swasta
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan. Ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk dapat mengarahkan lebih banyak anggaran operasional dari pelabuhan dan bandara tersebut ke proyek pembangunan.
"Pemerintah butuh sekali membangun 3T yang dananya relatif tidak banyak. Dengan melakukan ini (kerja sama dengan BUMN maupun Swasta) APBN untuk belanja barang modal dan SDM yang sedianya dialokasikan ke bandara dan pelabuhan se-Indonesia itu bisa untuk membangun bandara pelabuhan kecil," ungkapnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Dia pun yakin dengan adanya kerja sama dengan BUMN maupun swasta, pengelolaan bandara maupun pelabuhan dapat lebih efektif. Sementara pemerintah akan fokus sebagai regulator.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
"Di negara manapun pemerintah itu fungsinya regulator, yang menjadi wasit operasinya kapal dan pesawat maka kita bisa lebih fokus melakukan itu. Tapi saat ini sebagai regulator juga operator. Maka sekarang mempersiapkan hanya menjadi regulator," katanya.
"Di Bima dan Waingapu, akan ada MoU KSOP Bima dengan Pelindo III untuk diperjanjikan untuk segera dialihkan. Fungsi operasinya Pelindo III, security dan safety oleh Kemenhub," tambahnya.
Diketahui saat ini sudah ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk dilakukan kerja sama dengan BUMN maupun swasta dalam pengoperasiannya. Ketiga puluh bandara dan pelabuhan tersebut, menurut Menhub Budi, dipilih sendiri oleh BUMN, sebab memiliki prospek keuntungan yang baik.
"Untuk fungsi transportasi yang sudah memberikan nilai manfaat baik kita berikan swasta, tapi bandara, pelabuhan yang masih subsidi kita yang kelola memikul sampai visible baru kita tawarkan," ujarnya.
Adapun menurut dia, proses penandatanganan kerja sama pengelolaan bandara dan pelabuhan ini diharapkan akan selesai pada akhir 2017. "Desember selesai, tapi administrasi pertengahan tahun 2018. Karena orang harus disetting, peraturan yang mengganjal harus konsultasikan dengan BPKP, kita pastikan harus legal," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kedua BUMN pengelola bandara itu resmi menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.
Baca SelengkapnyaLangkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sehingga arah bisnis kedirgantaraan pelat merah lebih fokus, terarah, dan terukur.
Baca SelengkapnyaUntuk tahap awal, lapangan udara tersebut masih bersifat VVIP sebagai tempat pendaratan pesawat presiden dan untuk kepentingan IKN.
Baca SelengkapnyaJika sudah mendapat persetujuan kepala negara dan kepala daerah, investor asing diproyeksikan bisa masuk Bandara Kertajati per akhir tahun nanti.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia telah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen.
Baca SelengkapnyaTantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaNantinya, investor asing bakal meraup porsi saham mayoritas, maksimal 49 persen.
Baca SelengkapnyaDengan menjadi komersial, maka trayek tol laut nantinya akan banyak meskipun berjarak pendek.
Baca SelengkapnyaHPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaNantinya, investor asing bakal meraup porsi saham mayoritas milik PT BIJB tersebut, maksimal 49 persen.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya