Follow
Pemerintah percepat bahas penundaan izin perkebunan kelapa sawit
Merdeka.com - Hari ini, sejumlah menteri kabinet kerja bergantian datang ke Kemenko Perekonomian. Rencananya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi (rakor) yang membahas tentang Perspektif Subtansi Rancangan Penundaan (Moratorium) Izin Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Ferry menyebutkan rapat kali ini membahas tentang penundaan izin perkebunan sawit. "Rapat bahas sawit, bahas soal moratorium. Nanti kita ngobrol ya," ujar Ferry di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/7).
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Kemenko Perekonomian dengan Mendag Singapura? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Siapa yang melakukan kunjungan ke Menko Perekonomian? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Selasa (15/8).
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Apa yang dibahas Menko Perekonomian dan Dubes Uni Eropa? “Menko Airlangga juga senantiasa bersedia dan terbuka untuk berdialog mengenai ragam isu kerja sama ekonomi yang berkaitan dengan hubungan ekonomi bilateral,“ ungkap Duta Besar Piket.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, wacana moratorium sawit tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Selama ini pelaku usaha terus melakukan perluasan (ekstensifikasi) lahan kelapa sawit. Namun produksi sawit di lahan yang sudah ada tidak dimaksimalkan.
"Salah satu tujuannya adalah soal produktivitas, yang dimaksud oleh Pak Presiden melontarkan moratorium itu. Ini supaya kita tidak lagi melakukan perluasan atau ekstensifikasi lahan baru," ungkap dia.
Thomas mengatakan, saat ini total lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah mencapai 11 juta hektar (ha). Dari jumlah tersebut, 55 persen digarap perusahaan besar (inti) dan 45 persen oleh petani plasma.
"Ini lumayan banyak, tapi 40 persen dari luasan tersebut produktivitasnya rendah. Saya khawatir kalau dengan ekstensifikasi kita sulit disiplin untuk meningkatkan produktivitas di lahan yang sudah digarap. Kalau stop ekstensifikasi kita akan fokus pada produktifitas," kata dia.
Thomas menyatakan, saat ini wacana tersebut masih terus dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia berharap jika telah disahkan menjadi kebijakan nantinya, moratorium perluasan lahan kelapa sawit ini bisa diterima oleh para pelaku usaha.
"Saya tidak mau mendahului atasan saya, Pak Presiden. Ini masih digodok di kantor Menko. Mari kita tunggu pengumuman resmi Presiden dan Pak Menko," tandas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi.
Baca Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya
Penyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) tuntas pada Desember.
Baca Selengkapnya
Pertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Pimpinan komisi II lantas menyinggung soal izin lahan perkebunan sawit
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, kemacetan yang menggila adalah penyebabnya naik motor.
Baca Selengkapnya
Dalam rangkaian acara Bunex kali ini juga digelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pelbagai narasumber yang kompeten
Baca Selengkapnya
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnya
Amran menyebut sudah beberapa kali dipanggil Jokowi untuk berdiskusi sejumlah hal.
Baca Selengkapnya
Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Baca Selengkapnya