Pemerintah Perlu Penuhi 3 Syarat Jika Ingin Longgarkan PPKM Level
Merdeka.com - Pemerintah dikatakan akan terus menerapkan pembatasan PPKM selama masa pandemi Covid-19 belum usai. Namun, penetapan besaran level dikembalikan kepada capaian dan perkembangan daerah terkait.
Dengan demikian, akan ada perbedaan level di tingkat-tingkat daerah yang juga sejalan dengan pelonggaran bagi kegiatan ekonomi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mewanti-wanti pemerintah untuk berpatokan pada tiga syarat.
Bhima meminta syarat tersebut diperhatikan untuk kelancaran pelonggaran PPKM di daerah yang ditetapkan. Pertama, dia mengingatkan bagi sektor usaha yang dibuka adalah sektor yang mudah dalam melakukan tracing penularan Covid-19.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Mengapa Kemnaker terus melakukan pembenahan? Pembenahan dilakukan agar dapat merespons segala tantangan dan tuntutan ketenagakerjaan yang sangat dinamis.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menargetkan PPU untuk berkembang? 'Sudah saya melihat adanya perkembangan rusa sambar yang dari Api-api sudah berpindah dan saya tantang kembali dua bulan kedepan kalau rusanya segar, berkembang, dan sehat tidak ada yang mati, berarti PPU sudah bisa merawat daerahnya juga dan bisa membuat daerah ini berkembang juga,' tutup Akmal.
-
Kenapa Kementerian ATR ingin terus melanjutkan program PTSL? “Oleh sebab itu, PTSL terus kita lanjutkan dan percepat sampai dengan 2024 nanti, program PTSL yang bisa kita realisasikan 126 juta bidang yang terdaftar dan kemudian sertipikatnya diharapkan mendekati dari jumlah itu,“ ujarnya.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
Kemudian, sektor yang memiliki dampak besar terhadap serapan tenaga kerja. Artinya dengan dibukanya sektor tersebut, akan mampu mengurangi jumlah orang yang menganggur atau dirumahkan. Dan terakhir, sektor yang dibuka adalah yang memiliki kriteria sektor yang memiliki dampak berganda (multiplier effect) luas ke sektor lainnya.
"Jadi dibanding melonggarkan mal, sebenarnya efek ke pelonggaran di kawasan industri pengolahan lebih berdampak terhadap ekonomi," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (29/8).
Dia mengacu pada hasil studi di beberapa negara yang mampu mengangkat ekonomi di tengah pandemi seperti China dan Vietnam. Di dua negara tersebut, sektor pertama yang mendapat fasilitas pelonggaran adalah industri pengolahan.
"Baru disusul retail, pendidikan dan jasa lainnya," katanya.
Lebih lanjut, Bhima mengingatkan kepada masyarakat untuk melakukan beberapa upaya antisipasi. Misalnya dengan memperbesar nilai dana darurat. "Bagi masyarakat diminta untuk memperbesar dana darurat untuk mempersiapkan biaya kesehatan, biaya kehilangan pekerjaan karena situasi belum pasti," tuturnya.
Dengan demikian, masyarakat perlu memperhitungkan dalam segi belanja dengan menahan belanja yang tak jadi prioritas dan fokus pada kebutuhan pokok. Kemudian, dia juga mengimbau untuk sebisa mungkin mengurangi pinjaman.
Bagi pelaku usaha, Bhima mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk merombak model usaha yang tidak dapat bersaing di pasaran. "Contohnya penjualan baju/ fashion turun tajam selama pandemi, tapi spesifik busana muslim yang dijual baik di platform maupun sosial media naik, Kemudian bisnis apotek cukup menjamur karena masyarakat semakin peduli kesehatan," tuturnya.
Dia mengatakan banyak bisnis yang tutup permanen, namun banyak juga peluang yang muncul selama pandemi. Inovasi dan digitalisasi jadi kunci jalan keluar bagi pelaku usaha.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pasokan minyak goreng.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaKPU menjamin bakal tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas Pilkada.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaJokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan memastikan UMP 2024 naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaHuda mengatakan, perubahan konstelasi peta Pilkada 2024 ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan diumumkan saat penutupan Muktamar besok.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca Selengkapnya