Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di 45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di 45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali Menko Airlangga. Istimewa ©2021

Merdeka.com - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Pulau Jawa dan Bali mulai besok 26 Juli - 2 Agustus 2021 mendatang. Pelaksanaan PPKM diberlakukan secara gradual dalam empat tingkatan (tingkat 1-4).

Penetapan PPKM level 4 akan diterapkan pada 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa dan Bali. Kemudian PPKM level III akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi, dan PPKM level II akan diterapkan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi.

"Dan terhadap 45 kabupaten/kota dan 21 provinsi tersebut, kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan gubernur, bupati dan walikota untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan PPKM ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Minggu (25/7).

Orang lain juga bertanya?

Adapun pelaksanaan skenario pengendalian tingkat mikro berdasarkan jumlah warga yang terkonfirmasi positif. Sementara untuk tingkat RT dan pelaksanaan tugas posko desa/kabupaten tetap dilakukan di semua tingkatan PPKM.

Segera Salurkan Bantuan

Menko Airlangga menambahkan, terkait dengan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat di kabupaten kota untuk penerapan PKM level 4, pemerintah akan menambah menambah bantuan kartu sembako itu besarnya Rp200.000 untuk 2 bulan. Adapun penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

"Kemudian kartu sembako PPKM terdapat 5,9 juta keluarga penerima manfaat, ini merupakan usulan daerah dan yang ditambahkan dan besarannya juga sebesar Rp200.000 per bulan selama 6 bulan," jelas dia.

Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai untuk 2 bulan Mei sampai dengan Juni akan disalurkan di bulan Juli sebesar Rp6,14 triliun untuk 10 juta KPM. Selanjutnya adalah melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan Agustus sampai Desember untuk 38,1 juta penerima. Adapun besarannya mencapai Rp5,54 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan diskon listrik selama 3 bulan Oktober sampai dengan Desember, dengan besaran mencapai Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Juga melanjutkan bantuan rekening minimum biaya abodemen selama 3 bulan Oktober sampai Desember itu untuk 1,4 juta pelanggan sebesar Rp420 miliar dan tambahan 10 triliun.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tri Tito Karnavian Lantik 6 Penjabat Ketua TP PKK Provinsi
Tri Tito Karnavian Lantik 6 Penjabat Ketua TP PKK Provinsi

Mereka yang dilantik Pj. Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten.

Baca Selengkapnya
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.

Baca Selengkapnya
Pematangan Pokok UU Terkait IKN Disambut Baik Masyarakat Kalimantan Timur
Pematangan Pokok UU Terkait IKN Disambut Baik Masyarakat Kalimantan Timur

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 6% saat ini tentu tidak terlepas dari pembangunan IKN yang sedang berlangsung.

Baca Selengkapnya
3 Provinsi Ini Belum Umumkan UMP 2024
3 Provinsi Ini Belum Umumkan UMP 2024

Kemenaker meminta seluruh Gubernur segera mengumumkan kenaikan UMP 2024.

Baca Selengkapnya
Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap
Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap

Sinergi di Jawa Timur sejauh ini sudah berhasil mewujudkan pendaftaran tanah 70,57% sejumlah 14.116.932 bidang dari total sekitar 20 juta bidang tanah.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya
Ini Usulan Rancangan Propemperda Kutai Timur 2024, Produk Hukum untuk Masyarakat
Ini Usulan Rancangan Propemperda Kutai Timur 2024, Produk Hukum untuk Masyarakat

Propemperda merupakan instrumen perencanaan daerah yang disusun terencana, terpadu dan sistematis.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap

Hadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya