Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di 45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali
Merdeka.com - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Pulau Jawa dan Bali mulai besok 26 Juli - 2 Agustus 2021 mendatang. Pelaksanaan PPKM diberlakukan secara gradual dalam empat tingkatan (tingkat 1-4).
Penetapan PPKM level 4 akan diterapkan pada 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa dan Bali. Kemudian PPKM level III akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi, dan PPKM level II akan diterapkan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi.
"Dan terhadap 45 kabupaten/kota dan 21 provinsi tersebut, kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan gubernur, bupati dan walikota untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan PPKM ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Minggu (25/7).
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menargetkan PPU untuk berkembang? 'Sudah saya melihat adanya perkembangan rusa sambar yang dari Api-api sudah berpindah dan saya tantang kembali dua bulan kedepan kalau rusanya segar, berkembang, dan sehat tidak ada yang mati, berarti PPU sudah bisa merawat daerahnya juga dan bisa membuat daerah ini berkembang juga,' tutup Akmal.
-
Kenapa Kominfo PPI fokus pada daerah 3T? Ada 30 persen wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam kategori blank spot. Mereka ini dulu sulit mendapatkan layanan TV, kalau pun dapat pakai teknologi satelit yang harganya mahal. Nah dengan kondisi wilayah yang tidak diminati swasta ini (untuk migrasi ke TV digital), kita bantu dengan infrastruktur TVRI,' ujarnya.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana Pemkot Tarakan akan perluas cakupan program alkes? 'Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas cakupan program ini,' ujarnya.
Adapun pelaksanaan skenario pengendalian tingkat mikro berdasarkan jumlah warga yang terkonfirmasi positif. Sementara untuk tingkat RT dan pelaksanaan tugas posko desa/kabupaten tetap dilakukan di semua tingkatan PPKM.
Segera Salurkan Bantuan
Menko Airlangga menambahkan, terkait dengan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat di kabupaten kota untuk penerapan PKM level 4, pemerintah akan menambah menambah bantuan kartu sembako itu besarnya Rp200.000 untuk 2 bulan. Adapun penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat.
"Kemudian kartu sembako PPKM terdapat 5,9 juta keluarga penerima manfaat, ini merupakan usulan daerah dan yang ditambahkan dan besarannya juga sebesar Rp200.000 per bulan selama 6 bulan," jelas dia.
Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai untuk 2 bulan Mei sampai dengan Juni akan disalurkan di bulan Juli sebesar Rp6,14 triliun untuk 10 juta KPM. Selanjutnya adalah melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan Agustus sampai Desember untuk 38,1 juta penerima. Adapun besarannya mencapai Rp5,54 triliun.
Pemerintah juga melanjutkan diskon listrik selama 3 bulan Oktober sampai dengan Desember, dengan besaran mencapai Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Juga melanjutkan bantuan rekening minimum biaya abodemen selama 3 bulan Oktober sampai Desember itu untuk 1,4 juta pelanggan sebesar Rp420 miliar dan tambahan 10 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka yang dilantik Pj. Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten.
Baca SelengkapnyaDari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Baca SelengkapnyaKemenaker meminta seluruh Gubernur segera mengumumkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaSinergi di Jawa Timur sejauh ini sudah berhasil mewujudkan pendaftaran tanah 70,57% sejumlah 14.116.932 bidang dari total sekitar 20 juta bidang tanah.
Baca SelengkapnyaAda dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Baca SelengkapnyaPropemperda merupakan instrumen perencanaan daerah yang disusun terencana, terpadu dan sistematis.
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya