Pemerintah perpanjang tiga bulan IUP Khusus Freeport, berlaku hingga Januari 2018
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara demi memberi kepastian usaha bagi PT Freeport Indonesia (PTFI).
IUPK sementara ini akan berlaku sepanjang perundingan mengenai keputusan operasional jangka panjang berlangsung. Adapun, perundingan ini memakan waktu delapan bulan sejak 10 Februari 2017 berlaku hingga tanggal 10 Oktober 2017.
Dengan begitu, tinggal sehari lagi IUPK Sementara Freeport akan berakhir. Meskipun demikian negosiasi antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum juga selesai. Pemerintah pun memberikan tambahan waktu tiga bulan lagi kepada Freeport setelah IUPK sementara berakhir.
-
Kapan IKN direncanakan beroperasi? Telkom Indonesia dan NEC Indonesia akan merumuskan strategi, roadmap, desain, dan implementasi Smart City untuk kota-kota di Indonesia dengan fokus pertama pada pengembangan di IKN yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2024.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan PPPK bekerja? Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.
-
Kapan kerja sama ini dilakukan? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Kapan negosiasi akan dimulai? Diperkirakan, proses negosiasi akan berlangsung secara intensif dalam beberapa bulan ke depan.
IUPK sementara Freeport pun akan berlaku hingga Januari 2018. Pemerintah mengharapkan proses negosiasi dengan Freeport dapat segera diselesaikan dalam tempo tiga bulan tersebut.
"Di IUPK-nya jelas kita akan kasih tiga bulan saja. Tiga bulan," ujar Jonan dalam Rapat dengan Komisi VII DPR-RI, di Ruang Rapat Komisi VII, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/10).
Lebih jauh, Jonan pun kembali menekankan bahwa Pemerintah tidak serta merta memberikan perpanjangan kontrak 2x10 tahun kepada Freeport. Sebab, menurutnya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.
"Pemerintah akan setuju perpanjangan maksimum 2x10 tahun jika, pertama divestasinya jalan. Kalau tidak jalan ya tidak setuju. Kedua, penerimaan negara harus lebih besar," tegasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca SelengkapnyaFreeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIzin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaProduksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menandatangani Perpres No.75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca Selengkapnya