Pemerintah Prediksi 85 Juta Masyarakat akan Mudik Lebaran 2022

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Korlantas Polri akan melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pengaturan Lalu Lintas selama Angkutan Lebaran Tahun 2022.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menjelaskan, ditandatanganinya SKB ini sesuai dengan arahan Presiden yang mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik di Ramadhan lebaran tahun ini dengan cara harus memperhatikan syarat-syarat dan menerapkan protokol kesehatan.

Kementerian Perhubungan melalui Balitbang melakukan survei sebagai upaya bersama untuk memetakan mudik kali ini. Hasil survei terakhir tercatat ada 85 juta warga yang menyatakan akan mudik.

"Dari data itu tentu merupakan data yang InsyaAllah akurat dan cukup banyak. Daerah yang mudik paling banyak di Jawa Timur, dari Jabodetabek, Jawa Tengah. Dan daerah tujuan mudik adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat," kata Budi dalam sambutannya, Rabu (13/4).

Terdapat beberapa hal penting yang Kementerian Perhubungan perhatikan ketika mengatur kegiatan mudik tahun ini, yaitu Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan kemenko PMK dan selalu melakukan pengawalan dan persiapan, salah satunya dilakukan penandatanganan SKB pengaturan lalu lintas jalan selama angkutan lebaran 2022 agar mudik itu menjadi lebih jelas.

Tak hanya itu saja, Kementerian Perhubungan juga mengkoordinasikan kepada stakeholder yang menantikan keputusan dari Kemenhub sebagai regulator, supaya mudik tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik.

"Di masa ini memang kita dipesankan oleh bapak Presiden harus hati-hati, karena satu sisi minat mudiknya tinggi sekali tetapi kita harus melakukan yang namanya prokes dan secara khusus harus melakukan vaksinasi booster," ujarnya.

Tagline mudik tahun 2022 yaitu vaksinasi Booster, mudik aman dan sehat. Dengan tagline tersebut maka pihaknya memiliki keharusan untuk mensosialisasikan secara intensif baik di internal Kemenhub dan juga kepada masyarakat masyarakat sebagai pengguna jalan dalam mempersiapkan mudik.

Adapun pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan diharapkan dengan humanis dan persuasif, tidak ada lagi penyekatan dan tidak ada lagi putar balik. Hal ini tentu merupakan satu mandat yang dimintakan Presiden kepada Kemenhub, Bina Marga dan Korlantas Polri.

"Kita sepakat bahwa masyarakat diharapkan justru dengan kita lakukan seperti ini, dengan memberikan satu catatan-catatan tentang mudik aman dan sehat masyarakat semakin sadar bagaimana mereka harus bersikap dalam melakukan mudik ini," tandasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com