Pemerintah Punya 400.000 Aplikasi, Pakai Banyak Anggaran
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pemerintah memiliki ratusan ribu aplikasi yang digunakan hingga saat ini dan memakan biaya yang cukup besar. Maka, dia ingin jumlah aplikasi akan dipangkas untuk menekan biaya operasional.
Banyaknya aplikasi cerminan transformasi digital dalam pemerintahan untuk mengoptimalisasi dana publik yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setidaknya pemerintah secara keseluruhan memiliki 400.000 aplikasi. Setiap kementerian/lembaga juga memiliki database masing-masing.
"Bayangkan kita punya 400.000 aplikasi, 24.000 setiap kementerian Lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri. Kita akan menjadikan satu data dan akan menurunkan biaya operasi pemerintah dan meningkatkan reliability nya, dan juga mengintegrasikan yang disebut intergovernmental connection maupun penggunaan aplikasi, jadi enggak setiap orang membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable tapi mereka akan lebih terkoordinasi," kata Sri Mulyani dalam Leader's Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, Senin (11/7).
-
Aplikasi apa yang dikeluarkan Polri? ASSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan diluncurkannya aplikasi tersebut untuk memfasilitasi personel polri yang akan mengikuti tes IELTS dalam rangka beasiswa LPDP serta tes pendidikan pengembangan.
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa orang menggunakan aplikasi penguntit? Stalkerware biasanya menyamar sebagai aplikasi anti-pencurian atau kontrol orang tua (parental control) yang sah di ponsel cerdas, tablet, dan komputer. Setelah dipasang tanpa persetujuan dan pemberitahuan korban – perangkat lunak tersebut akan memberikan pelaku sarana untuk mendapatkan kendali atas kehidupan korban.
-
Kenapa aplikasi Pemda punya nama nyeleneh? Di media sosial Instagram, ramai diperbincangkan aplikasi-aplikasi yang memiliki nama aneh. Malah cenderung berkonotasi negatif bagi sebagian orang. Nama-nama aplikasi jorok itu kebanyakan dimiliki oleh instansi pemerintah.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
Sehingga, dia berharap kegiatan pemerintahan akan menjadi lebih efisien. Termasuk dalam penggunaan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
Di sisi lain, sektor prioritas lainnya adalah keamanan ketika penerapan digitalisasi di pemerintahan. Dia mengakui ada banyak serangan hacker yang diterima ke beberapa situs milik pemerintah.
"Cyber security menjadi sangat penting apalagi sekarang kita sudah menerapkan digital signature, jadi kalau bapak/ibu lihat, pemerintah sudah jarang membawa dokumen, kita semua sekarang elektronik tapi keamanannya harus dijaga," terangnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca SelengkapnyaPembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya"Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Baca SelengkapnyaJokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaTransaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya