Pemerintah putuskan pengembangan Blok Masela di darat
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pemerintah akan mengembangkan Lapangan Abadi Blok Masela di Maluku dengan skenario pembangunan kilang gas alam cair (liquefied naturan gas/LNG) di darat atau 'on shore'. Pertimbangannya, kata dia, pemerintah sangat memperhatikan 'multiplier effects' (dampak ganda) serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya dan Indonesia timur pada umumnya.
"Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak," kata Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/2).
Menurut mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk konsekuen melaksanakan konstitusi, yakni pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
-
Bagaimana Petronas memaksimalkan potensi migas di Indonesia Timur? Seperti yang dilakukan Petronas di sumur Hidayah, Yuzaini menjelaskan teknologi menjadi kunci penting dalam perburuan cadangan migas di Indonesia bagian Timur. “Paling penting lihat data dan teknologi, Hidayah discovery, sebelum drill dieksekusi, kita lakukan eksplorasi dan selesaikan seismik dengan teknologi terbaru. Teknologi ini terus berkembang, itu kuncinya. Kami percaya diri dengan potensi di Indonesia bagian timur, itulah kenapa kami di sana,“ pungkas Yuzaini.
-
Kenapa Petronas tertarik dengan blok migas di Indonesia Timur? Tak hanya Blok Masela, Petronas juga pasang mata terhadap potensi eksplorasi lain di wilayah Indonesia Timur. Presiden Direktur Petronas Indonesia Yuzaini Bin Md Yusof menuturkan, pihaknya masih meyakini dengan potensi besar di wilayah Indonesia Timur.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Sultra? Untuk itu, BPH Migas memerlukan dukungan dan kerja sama dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna di Provinsi Sultra.
-
Kenapa pelabuhan Merak dibangun untuk pemerataan ekonomi di Sumatera? Kala itu, pengiriman bahan makanan, industri sampai sandang mengalami kesulitan sebelum adanya pelabuhan.
-
Apa tujuan utama BPH Migas dalam kerja sama dengan NTB dan Papua Barat Daya? Adapun PKS ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume pada Konsumen Pengguna.
Presiden Jokowi, lanjut Rizal, juga berkali-kali menegaskan pemanfaatan ladang gas abadi Masela tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia timur.
"Inilah yang menjelaskan mengapa Presiden menginginkan pembangunan kilang Masela di darat. Beliau sangat memperhatikan manfaatnya dan 'multiplier effect'-nya yang jauh lebih besar daripada jika kilang dibangun di laut. Dengan pembangunan kilang di darat, akan lahir industri pupuk dan petrokimia. Kita bisa mengembangkan Kota Balikpapan baru di Selaru yang berjarak 90 kilometer dari Blok Masela," ujarnya.
Berdasarkan kajian pihaknya, biaya pembagunan kilang darat sekitar USD 16 miliar. Di sisi lain, biaya pembangunan kilang apung di laut (offshore) mencapai USD 22 miliar.
Rizal menganggap perhitungan tersebut sangat berbeda dengan perkiraan biaya dari Inpex dan Shell yang menyatakan pembangunan kilang di laut hanya sebesar USD 14,8 miliar dan pembangunan kilang di darat mencapai USD 19,3 miliar.
"Inpex dan Shell telah membesar-besarkan biaya pembangunan kilang di darat. Sebaliknya, mereka justru mengecilkan biaya pembangunan di laut. Untuk memastikan kebenarannya, kita tantang mereka," ujarnya.
Tantangan tersebut, lanjut Rizal, adalah jika ternyata biaya pembangunan di laut membengkak melebihi USD 14,8 miliar, Inpex dan Shell harus bertanggung jawab membiayai kelebihannya dan tidak diperkenankan lagi dibebankan pada "cost recovery".
"Faktanya Inpex tidak berani. Ini menunjukkan mereka sendiri tidak yakin dengan perkiraan biaya yang mereka buat," imbuhnya.
Menurut Rizal, pemerintah telah belajar dari pengalaman pembangunan kilang 'offshore' di Prelude, Australia, yang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya relatif cukup besar karena menghabiskan biaya 12,6 miliar dengan kapasitasnya hanya 3,6 juta ton per tahun, atau 48 persen dari kapasitas di Blok Masela sebesar 7,5 juta ton per tahun.
Dalam perhitungannya, seandainya pembangunan kilang dilaksanakan di laut, Indonesia akan menerima pemasukan USD 2,52 miliar per tahun dari penjualan LNG dengan asumsi harga minyak USD 60 dolar per barel. Sebaliknya, dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia.
"Dengan cara ini, negara bisa memperoleh pendapatan mencapai USD 6,5 miliar per tahun," katanya.
Terkait dengan kekhawatiran Inpex akan keluar dari proyek pengembangan Blok Masela juga dinilai Rizal terlalu berlebihan. Pasalnya, Inpex sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan investasi sekitar USD 2 miliar.
Perusahaan itu, diyakini Rizal, tidak akan meninggalkan Blok Masela yang memiliki cadangan lebih dari 20 tcf (trilion cubic feet). Dengan asumsi diproduksi 1,2 juta kaki kubik per hari, cadangan yang bisa dimanfaatkan bisa mencapai hingga 70 tahun.
Rizal juga yakin jika investor asal Jepang itu benar-benar keluar, banyak investor dari negara lain yang sangat berminat meneruskannya. "Pemerintah Indonesia sangat menghargai hubungan strategis dan jangka panjang dengan Jepang. Kita juga memahami kebutuhan Jepang akan sumber energi berjangka panjang yang 'reliable'. Kita percaya Inpex akan sangat berkepentingan dengan pembangunan kilang di darat yang jauh lebih murah dan menguntungkan Indonesia dan Jepang," pungkas Rizal.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tapi diharapkan juga semakin menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPulau Ambo menjadi wilayah tengah Indonesia. Dia masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Dan berada di tengah Selat Makassar.
Baca SelengkapnyaSKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.
Baca SelengkapnyaKata Moeldoko persoalan pembangunan bandara bukan karena keinginan melainkan karena kebutuhan.
Baca SelengkapnyaMaluku memiliki banyak sekali potensi, mulai dari pariwisata, kelautan, dan hasil bumi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaSalah satu usaha penguatan ketahanan energi dengan meningkatkan eksplorasi dan eksplotasi agar lifting Migas nasional naik.
Baca SelengkapnyaMasuknya Pertamina menjadi bukti negara hadir untuk menjamin ketahanan energi nasional.
Baca SelengkapnyaProgram hilirisasi dorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah tumbuh 2 digit
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS, Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2023.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan ODSK berbagai inovasi memang sudah dilakukan Pemprov Sulut untuk mendorong percepatan ekspor.
Baca SelengkapnyaKeberadaan KEK Setangga ditujukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
Baca Selengkapnya