Pemerintah ragu pencabutan subsidi listrik 900 VA bisa tercapai
Merdeka.com - Pemerintah masih belum memberikan kepastian mengenai pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat pengguna 900 Volt Ampere (VA) yang direncanakan akan dilakukan awal Juni 2016. Hal ini diyakini agar pemberian subsidi bisa tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan proses pencabutan subsidi listrik ini masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Sehingga, dia belum bisa memastikan kapan pencabutan ini bisa diselesaikan.
"Secara proses kita sudah menyampaikan informasi itu kepada pihak kantor presiden dan sedang menunggu rapat terbatas. Karena itu saya tidak bisa memberi deadline," kata Sudirman di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (8/6).
-
Bagaimana cara beralih ke listrik pascabayar? Untuk berpindah atau bermigrasi dari listrik prabayar menjadi pascabayar tergantung ketersediaan layanan di lokasi tempat Anda tinggal. Pengguna listrik prabayar diharapkan menghubungi PLN terlebih dahulu dan menyampaikan nomor ID Pelanggan untuk dilakukan pengecekan ketersediaan layanan di lokasi.
-
Siapa yang jadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Kapan Pertamina menyalurkan subsidi energi? Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).
Dia berharap, tahun ini proses pencabutan subsidi listrik bisa selesai. Meski subsidi listrik untuk pengguna 900 VA dicabut, namun, subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 meningkat dari sebelumnya Rp 38,4 triliun menjadi Rp 57,2 triliun.
Pemerintah sedang mendata pengguna 900 volt ampere (VA) untuk memastikan subsidi listrik tepat sasaran. Semula penyaringan diproyeksi rampung Januari 2016, namun rumitnya sinkronisasi data yang dimiliki PT PLN (Persero) dengan data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membuat tenggat waktu penyaringan diundur hingga Juni 2016.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan, TNP2K memiliki data orang miskin 'by name by address' tetapi tidak memiliki nomor pelanggan listrik. Sedangkan, PLN mempunyai data nama dan nomor pelanggan, namun tidak mengetahui kondisi perekonomian pelanggan tersebut.
"Nah, sinkronisasi data ini yang ternyata tidak mudah," ujar Bambang.
Bambang menegaskan, saat ini sebanyak 46 juta rumah tangga mendapatkan subsidi listrik pengguna daya listrik 450 VA dan 900 VA.
"24 juta (rumah tangga) untuk 450 kwh, sisanya 22 juta (rumah tangga) 900 kwh. Padahal di data kita hanya 6 juta-6 juta (6 juta pengguna 450 VA dan 6 juta pengguna 900 VA). Jadi kita sisir dulu," kata Bambang.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaSepeda motor listrik dinilai masih sepi peminat. Untuk itu, pemerintah kini mengkaji persyaratan pemberian subsidi motor listrik. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaJokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca SelengkapnyaBahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk membatasi BBM bersubsidi
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.
Baca SelengkapnyaKabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.
Baca Selengkapnya