Follow
Pemerintah Rencana Setarakan Besaran Tunjangan Perjalanan Dinas PNS
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah sedang mengkaji untuk menyetarakan pemberian uang tunjangan di seluruh daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya tunjangan perjalanan dinas.
Keputusan itu didapatnya saat menggelar rapat guna membahas isu reformasi birokrasi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.
"Kami sudah rapat ibu Menkeu juga bapak Wapres, bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata menyederhanakan birokrasi. Tapi secara keseluruhan sudah kita bahas, termasuk tunjangan," kata Menteri Tjahjo di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/3).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang menerima tunjangan jamsostek saat KKN? Disampaikan Rektor Uniga Abdusy Syakur Amin, pihaknya mendaftarkan sebanyak 1.253 mahasiswanya yang KKN ke layanan BP Jamsostek.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Dimana Kemnaker memberlakukan aturan pengupahan baru ini? Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
Pertimbangan ini dicetuskan lantaran Menteri Tjahjo menyoroti pemberian tunjangan di berbagai daerah yang masih berbeda-beda. Termasuk tunjangan dinas kunjungan kerja keluar kota.
"Karena masih ada tunjangan di kabupaten di Jawa Timur ada hanya Rp500.000. Tapi ada yang per bulan hampir Rp4 juta. Ada juga tunjangan yang lebih. Ini mau coba disamakan," tuturnya.
"Contoh kecil saja, kalau pak Sesmen tugas ke Yogya per hari Rp400.000 sekian. Tapi dari Banten, semua PNS dan DPRD Banten satu hari ke Jakarta bisa sampai Rp5 juta. Belum lagi yang di daerah-daerah lain," dia menambahkan.
Terkait kesepakatan kapan kebijakan tunjangan perjalanan dinas itu bakal diterapkan, Menteri Tjahjo mengutarakan masih menunggu kesiapan dana pemerintah. "Ini sudah dibahas, termasuk sistem penggajian secara prinsip. Tinggal menunggu kondisi keuangan kita," tukasnya.
Sri Mulyani Revisi Aturan Perjalanan Dinas PNS, Ini Rinciannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Aturan tersebut merupakan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.OS/2016.
Perubahan aturan tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip good governance. Adapun poin penting perubahan aturan ini adalah pembatalan perjalanan dinas.
"Ketentuan BAB IXA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dan perjalanan dinas Pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan perjalanan Dinas Pindah dapat dilakukan pembatalan," kutip merdeka.com dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Selasa (10/12).
Kedua, pembatalan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tugas. Ketiga, pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat dua dilakukan dalam hal adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tak hanya gaji, tunjangan PNS juga dikabarkan akan ikut naik di 2025.
Baca Selengkapnya
Sederet Tunjangan PNS di IKN dari Transportasi, Pengepakan hingga ART
Baca Selengkapnya
Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Selengkapnya
Pemerintah belum merinci besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Pemrintah hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.
Baca Selengkapnya
THR dan Gaji ke-13 PNS, ASN, TNI hingga Polri tahun 2024 naik 8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Menteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca Selengkapnya
Kabarnya, pemerintah sedang menghitung besaran kenaikan gaji para PNS atau ASN.
Baca Selengkapnya
Biaya perpindahan akan ditanggung oleh pemerintah. Pihaknya akan mengusulkan dan membahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan terdapat beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi yang perlu dipenuhi agar kenaikan tukin disetujui.
Baca Selengkapnya
Respons mengejutkan Menteri PANRB Azwar Anas saat ditanya rencana kenaikan gaji PNS tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan menanggung keberangkatan bagi satu orang ASN, satu istri ASN, dua anak ASN, hingga satu ART.
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji bagi PNS, TNI/Polri, diusulkan naik sebesar 8 persen.
Baca Selengkapnya