Pemerintah Resmi Luncurkan SBN Ritel ORI18
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel ORI18 dengan bertema Manfaat Tanpa Henti, Bekal Hari Nanti ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman.
Luky menyatakan, dalam kondisi pandemi ini, APBN Indonesia mengalami defisit hingga 6,4 persen. Oleh karenanya, pemerintah harus mencari cara untuk membiayai APBN yang defisit ini, salah satunya dengan menerbitkan surat berharga negara.
"Di sisi lain, pasar keuangan Indonesia masih relatif dangkal. Dana yang tersedia masih relatif terbatas. Saat ini kita berupaya bagaimana bisa memperdalam pasar keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berinovasi meluncurkan SBN ritel seri ORI18," jelas Luky dalam peluncuran SBN ritel ORI18 secara virtual, Kamis (1/10).
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Adapun, tingkat kupon yang ditetapkan untuk SBN ini ialah sebesar 5,7 persen per tahun. Investor yang berminat bisa memesannya secara daring, jadi tidak perlu datang ke bank.
"Ada 26 mitra yang bakal menjual SBN ritel ORI18 ini, mulai dari bank, perusahaan efek, hingga fintech," kata Luky.
Lebih lanjut, dengan membeli surat berharga ini, investor bukan hanya menaruh dana mereka dan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, namun juga turut membantu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan hasil penjualan SBN ritel ini akan ditujukan untuk pembiayaan APBN.
Dirinya juga mendorong agar masyarakat bisa berinvestasi di masa pandemi ini. "Justru di masa pandemi ini kami sangat mendorong investor untuk investasi, jadi ORI18 ini tradeable atau bisa diperdagangkan. Mungkin kalau belum beraktivitas, dananya bisa ditaruh di ORI18, kalau butuh nanti bisa diperjualbelikan," katanya.
26 Mitra Distribusi
Pemerintah sudah menunjuk 26 mitra distribusi untuk transaksi ini antara lain 16 bank umum, empat perusahaan efek, tiga perusahaan efek khusus dan tiga perusahaan teknologi berbasis finansial (tekfin) peer-to-peer lending.
Sebanyak 16 bank umum tersebut antara lain Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Maybank Indonesia dan Bank CIMB Niaga. Kemudian, Bank Mandiri, Bank OCBC NISP, Bank Panin, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank UOB Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia dan Bank Victoria International.
Sebanyak empat perusahaan efek antara lain Trimegah Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Selain itu tiga perusahaan efek khusus adalah Bareksa Portal Investasi, Star Mercato Capitale (Tanamduit) dan Nusantara Sejahtera Investama (Invisee).
Terakhir tiga perusahaan tekfin yaitu Investree Radhika Jaya (Investree), Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) dan Lunaria Annua Teknologi (Koinworks).
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaSaid mencontohkan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus melemah.
Baca Selengkapnya