Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Sebut Inklusi Keuangan Berperan Buka Lapangan Kerja

Pemerintah Sebut Inklusi Keuangan Berperan Buka Lapangan Kerja Iskandar Simorangkir. ©2018 Merdeka.com/Yayu

Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, meminta masyarakat untuk tidak memandang sempit akan manfaat inklusi keuangan. Sebab, inklusi keuangan juga dinilai berperan penting dalam pembukaan lapangan kerja baru.

"Salah satu solusi dari inklusi keuangan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita jangan semata melihat hanya inklusi keuangan dalam artian sempit," ujar dia dalam dialog industri bertajuk 'Teknologi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tengah Pandemi', Selasa, (20/10).

Iskandar mengatakan, tujuan utama dari inklusi keuangan ialah mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi relevan karena selama pandemi Covid-19 berlangsung banyaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat turunnya permintaan akan produk aneka industri, khususnya UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja.

Orang lain juga bertanya?

"Sementara gerakan menabung menjadi prioritas berikutnya, mengingat perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil," terangnya.

Pemerintah Dorong Inklusi Keuangan Saat Pandemi Lewat Program Bantuan

Oleh karena itu, pemerintah menilai realisasi percepatan inklusi keuangan di masa pandemi yang tepat ialah peluncuran Bantuan Presiden (Banpres) tunai untuk para UMKM. Adapun niliai bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta mencakup 12 juta pelaku usaha.

"Maka itu (Banpres Produktif) ini sangat relevan sekali di tengah banyaknya pegawai yang telah di PHK. Maka kita membutuhkan lapangan usaha baru melalui pemberian modal UMKM," tegasnya.

Pun, pemerintah juga memilih penyaluran bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk 3 juta debitur dari ibu rumah tangga dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan plafon kredit Rp 10 juta sebagai alternatif untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. KUR ini akan disalurkan kepada 3 juta debitur berbunga 0 persen hingga 31 Desember 2020.

"Kenapa kita lakukan itu. Tentunya karena banyak UMKM tidak punya tanah, banyak yang numpang nyewa untuk bisa melakukan usahanya. Maka kita buat aturan atau jalan jalan tengah yang baik juga untuk peningkatan literasi keuangan bagi UMKM," tuturnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek
Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek

Inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Pesan ke Mahasiswa: Sekarang Niatnya Bukan Cari Kerja, Tapi Ciptakan Lapangan Kerja
Menko PMK Pesan ke Mahasiswa: Sekarang Niatnya Bukan Cari Kerja, Tapi Ciptakan Lapangan Kerja

Muhadjir mengatakan, pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Namun yang perlu jadi catatan, ketimpangan ekonomi justru meningkat.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf: Banyak PR di Sektor Ketenagakerjaan Menuju Indonesia Emas 2045
Wapres Ma'ruf: Banyak PR di Sektor Ketenagakerjaan Menuju Indonesia Emas 2045

Bonus demografi yang akan disambut dalam duadekade mendatang, semestinya membawa peluang kemajuan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan

Program Gencarkan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Peningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap  Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income

Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Investasi Harus Digenjot Sampai Rp1.700 Triliun, Ini PR-nya Kadin
Menko Airlangga: Investasi Harus Digenjot Sampai Rp1.700 Triliun, Ini PR-nya Kadin

Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.

Baca Selengkapnya
Wamenaker Minta Perusahaan di Kolaka Beri Peluang pada Tenaga Kerja Lokal
Wamenaker Minta Perusahaan di Kolaka Beri Peluang pada Tenaga Kerja Lokal

Afriansyah Noor, meminta kepada perusahaan-perusahaan di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal.

Baca Selengkapnya
KemenKopUKM Soroti Pentingnya Entaskan Kemiskinan di Ajang APEC SME Ministerial Meeting di Peru
KemenKopUKM Soroti Pentingnya Entaskan Kemiskinan di Ajang APEC SME Ministerial Meeting di Peru

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota APEC lainnya.

Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan

Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.

Baca Selengkapnya
Bima Arya Tegaskan Infrastruktur Digital Harus Inklusif dan Berdampak pada Kesejahteraan
Bima Arya Tegaskan Infrastruktur Digital Harus Inklusif dan Berdampak pada Kesejahteraan

Ia menekankan target layanan tersebut bukan hanya menyasar kelas menengah atau kalangan tertentu, tetapi semua warga negara.

Baca Selengkapnya
Menaker Dorong Perusahaan Beri Perhatian ke UMKM
Menaker Dorong Perusahaan Beri Perhatian ke UMKM

Dukungan tersebut harus menjadi motivasi bagi perusahaan lain agar memiliki perhatian yang sama kepada UMKM.

Baca Selengkapnya