Pemerintah Sebut Pendapatan BUMN Sudah Setara dengan Penerimaan Negara Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah menyebut valuasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mengalahkan Temasek milik Singapura. Syaratnya semua BUMN yang ada harus melantai di bursa saham (IPO).

"Jika kita IPO perusahaan milik negara ini menjadi dua kali lipat, maka secara teoritis kita akan mendapatkan nilai pasar Rp 4.800 triliun atau dengan nilai tukar saat ini sekitar USD 380 miliar. Jadi sebenarnya sedikit lebih besar dari Temasek," ujar Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin (BGS), dalam acara US-Indonesia Investment Summit ke-8, Jumat (11/12).

Dalam hematnya, nilai aset dan pendapatan BUMN saat ini juga tercatat lebih besar dari milik pemerintah Indonesia sendiri. Saat ini BUMN memiliki total aset sekitar Rp 8.400 triliun lebih dan pendapatan sebelum pandemi COVID-19 mencapai Rp 2.400 triliun setahun.

"Sekarang BUMN punya 140 perusahaan, total asetnya sekitar Rp 8.400 triliun jadi sebenarnya lebih besar dari aset pemerintah Indonesia, dan total pendapatan yang terakhir saya lihat sekitar Rp 2.400 triliun, juga sama dengan pendapatan pemerintah," sebut Budi.

Budi menambahkan, dalam pengelolaan aset negara, pemerintah perlu untuk melibatkan sektor swasta. "Jadi jika presiden ingin memindahkan perusahaan dalam PDB, dia tidak bisa begitu saja mendorong Kementerian untuk melakukannya. Dia perlu melibatkan sektor swasta," kata Budi.

Jokowi Ingin Holding BUMN Bisa Kuat Seperti Temasek di Singapura

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjelaskan, Presiden Jokowi memerintahkan agar proses pembentukan holding BUMN dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pembentukan holding BUMN harus memperhatikan efektivitas, sinergi dan sekaligus juga diharapkan agar membuat BUMN menjadi lebih ramping dan gesit.

"Ada enam holding yang tadi disampaikan dan diminta Presiden dan Wapres untuk dikaji lebih mendalam. Dari enam usulan tersebut, secara rinci akan dijelaskan oleh kementerian terkait apabila sudah final. Prinsipnya, dalam jangka panjang akan menjadi kekuatan seperti Temasek di Singapura atau holding lain di negara lain, termasuk Malaysia," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2).

"Kalau bisa dilakukan, maka sinergitas di antara holding itu antara lain ada di sektor perbankan, ketahanan energi, infrastruktur, pertambangan, itu akan membuat betul-betul proses pembangunan holding membuat BUMN ke depan akan semakin kuat," tambahnya.

Pramono menjelaskan apabila hal tersebut dilakukan, maka pemerintah yakini efisiensi secara natural akan terjadi di masing-masing BUMN yang ada. Sementara, lewat proses pembangunan holding tersebut, tentunya akan ada perubahan PP sebagai turunan dari UU.

"Supaya holding sama sekali tidak bergantung atau tidak lagi ada bantuan dana dari APBN. Semata mereka menghidupi diri sendiri, menjadi besar, dan mereka akan memberikan kontribusi pemasukan baik dari keuntungan maupun pajak terhadap negara," tukasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6