Pemerintah sebut petani sawit turut jadi korban kebakaran hutan

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan metode pembakaran lahan sebagai salah satu cara untuk membuka kawasan perkebunan sawit tidak sepenuhnya menguntungkan bagi petani sawit. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menganggap banyak petani sawit justru menjadi korban pembakaran tersebut.

Direktur Utama BPDP Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, pihaknya turut prihatin dengan adanya bencana kebakaran di Kalimantan dan Sumatera.‎ "Kami tidak ingin terlibat kontroversi benar salah atau siapa yang melakukan kebakaran hutan.‎ Tetapi sangat banyak masyarakat petani sawit justru jadi korban paling berat," ungkapnya di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (13/10).

‎

Dia menambahkan, aksi pembakaran lahan ini telah merugikan banyak pihak.‎ Maka dari itu, BPDP bersama dengan perusahaan sawit akan melakukan langkah antisipasi agar ke depannya tragedi serupa tidak kembali terulang.

"Ini merugikan kita semua, dari kami ambil sikap kalau salah silahkan ditindak, dari kami memaksimalkan usaha agar tahun depan tidak terulang kembali," tutupnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, perusahaan asing asal Malaysia, China, dan Singapura sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Perusahaan asing tersebut kini masih dalam penyelidikan polisi.

"Sampai dengan 12 Oktober 2015, korporasi yang dijadikan tersangka sudah 12. Dua perusahaan ini, satunya berasal dari Malaysia dan satu lagi dari China," kata Kapolri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Badrodin mengatakan, ada empat kasus yang sudah masuk pada tahap satu dan tinggal menunggu penelitian dari pihak penuntut umum dari seluruh perusaahan yang sudah dijadikan tersangka itu. Menurut dia, saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 244 laporan terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Dia menambahkan, seluruh laporan tersebut diterima dari enam kepolisian daerah (Polda) yang wilayahnya terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Yakni Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi, Polda Riau, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Barat, serta Polda Kalimantan Selatan.

Terkait 244 laporan itu, lanjut dia, sebanyak 26 laporan masih diselidiki dan 218 laporan masuk dalam proses penyidikan. Selanjutnya, ia menerangkan dari total 218 penyidikan, terdapat 113 penyidikan perorangan dan 48 penyidikan perusahaan.

"Kemudian ada 57 korporasi yang sudah P21 (berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa)," kata Badrodin.

Badrodin mengatakan, para tersangka telah melanggar Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman yang akan dikenakan berupa kurungan minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal Rp 3 miliar dan maksimal Rp 10 miliar.