Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah sepakat beri 10 persen saham divestasi Freeport ke Papua

Pemerintah sepakat beri 10 persen saham divestasi Freeport ke Papua Menkeu Sri Mulyani di acara Freeport. ©2018 Merdeka.com/Anggun P Situmorang

Merdeka.com - Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh menteri keuangan, menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), gubernur papua, bupati mimika dan direktur utama PT Inalum.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi.

"Papua dan Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen setelah divestasi," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1).

Orang lain juga bertanya?

Menteri Sri Mulyani mengatakan porsi kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak operasional Freeport secara permanen. "Porsi atas kepemilikan saham itu termasuk mengakomodir masyarakat pemilik ulayat dan yang terkena dampak permanen," jelasnya.

Pengambilan divestasi sebesar 51 persen akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di mana, PT Inalum akan menjadi perusahaan yang akan mengambil alih 51 persen saham kemudian, 10 persen diberikan kepada pemerintah daerah.

"Pengambilan saham divestasi Freeport akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, ini menjadi salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN industri pertambangan," jelas Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menambahkan, dengan kepemilikan 51 persen saham Freeport oleh Indonesia, maka penerimaan negara akan meningkat, hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah dapat dipercepat. Kemudian, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

"Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi Freeport tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua," jelasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir

Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan

Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.

Baca Selengkapnya
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Bahlil Target RI Tambah Saham Freeport Jadi 61% Demi Kesejahteraan Rakyat
Bahlil Target RI Tambah Saham Freeport Jadi 61% Demi Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses

PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua

Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.

Baca Selengkapnya
Bertemu Bos Freeport, Jokowi Bahas Penambahan Saham di Indonesia
Bertemu Bos Freeport, Jokowi Bahas Penambahan Saham di Indonesia

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya
Akuisisi Blok Masela, Pertamina Bakal Bayar Rp9,7 Triliun
Akuisisi Blok Masela, Pertamina Bakal Bayar Rp9,7 Triliun

Dalam hal ini, Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mendapat porsi 20 persen. Sementara Petronas Masela Sdn Bhd sebesar 15 persen.

Baca Selengkapnya
Dapat Restu Menteri ESDM, Pertamina-Petronas Resmi Gantikan Shell di Blok Masela
Dapat Restu Menteri ESDM, Pertamina-Petronas Resmi Gantikan Shell di Blok Masela

Pertamina dan Petronas ambil alih 35 persen participating interest milik Shell.

Baca Selengkapnya
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya