Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Serahkan Surat Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota ke DPR

Pemerintah Serahkan Surat Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota ke DPR Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem lingkungan hidup.

Menurut Suharso, usai menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim dibangun dengan perhitungan cermat untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup, sosial, budaya, ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

"Mudah-mudahan bisa menjadi kota di dunia ini, semua yang disampaikan, mengakomodasi kemajuan-kemajuan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga apa yang berkembang di muka bumi," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/9).

Suharso dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyerahkan langsung Surpres RUU IKN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain mengakomodasi prinsip pelestarian lingkungan, ujar Suharso, IKN baru juga akan memberikan peluang inovasi di beragam sektor, terutama sektor-sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di bidang budaya, IKN akan memfasilitasi ragam budaya yang dimiliki Indonesia.

"Karena itu gravitasi budaya nasional akan kita wujudkan di dalam ibu kota negara dan calon ibu kota negara," tuturnya.

Tata kelola pemerintahan di IKN juga akan mencerminkan pemerintahan yang efektif dan terbuka, serta mengedepankan pelayanan publik.

"Apalagi dengan situasi pandemi Covid-19, kita belajar banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki," ucapnya.

Terus Berjalan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sejumlah kesempatan mengatakan upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terus berjalan.

Pada 24 Agustus 2021, Presiden bersama sejumlah menterinya meninjau langsung infrastruktur penunjang yakni sodetan akses jalan di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuju IKN.

"Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana," ujar Presiden Jokowi saat itu, yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Dasco: Keppres IKN Masih Dikaji, Prabowo Masih Sibuk Susun Kabinet
Dasco: Keppres IKN Masih Dikaji, Prabowo Masih Sibuk Susun Kabinet

Dasco menjelaskan, Prabowo tengah mengkaji Keppres itu dan pada saat yang tepat bakal diumumkan.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Hadiri Pelantikan Menteri Kabinet Prabowo, Puan Maharani Ungkap Pesan Dukungan
Hadiri Pelantikan Menteri Kabinet Prabowo, Puan Maharani Ungkap Pesan Dukungan

Puan telah memastikan pihaknya menaruh dukungan kepada pemerintahan Prabowo, meskipun tidak menempatkan kader PDIP di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Mensesneg Diminta Rampungkan Keppres IKN Sebelum Pelantikan Prabowo dan Gibran
Mensesneg Diminta Rampungkan Keppres IKN Sebelum Pelantikan Prabowo dan Gibran

Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya