Pemerintah siap impor beras, Jatim klaim stok masih surplus

Merdeka.com - Pemerintah akan melaksanakan kebijakan impor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk memperkuat cadangan beras nasional. Sementara di Jawa Timur, pemerintah daerah mengklaim masih memiliki cadangan 198.000 ton beras, sehingga tidak perlu beras impor di tahun ini.

Bahkan Gubernur Soekarwo berani menjamin kondisi beras di Jawa Timur masih di level aman. Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian panik karena adanya kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini menjelaskan, pada akhir 2017, Jawa Timur menutup tahun dengan stok surplus 200.000 ton. Sementara, untuk produksi di bulan Januari 2018, mencapai 295.000 ton dengan tingkat konsumsi 297.000 ton.

"Atau (Januari) minus 2.000 ton. Jadi terdapat (sisa jumlah) stok 198.000 ton," tegas Soekarwo di sela-sela rapat kerja dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bappeda Jawa Timur, Selasa (16/1).

Sementara di Februari nanti, masih kata Soekarwo, Jawa Timur akan panen lagi 990.000 ton dan Maret akan kembali panen 1,7 juta ton. "Oleh sebab itu, masyarakat tidak ada alasan untuk panik," tegasnya.

Seperti diketahui, kebijakan impor 500.000 ton beras ini, sempat dikatakan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita untuk memperkuat stok beras dalam negeri.Terlebih, katanya lagi, harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan, bahkan melebihi harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 9.500 per kilogram (Kg).

"Kami memasok beras impor. Masalah perut, masalah pangan itu menjadi prioritas," kata Mendag Enggar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan pemerintah telah mengubah mekanisme pelaksanaan impor beras, di mana penugasan tersebut dialihkan dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara beras yang akan diimpor adalah beras umum dan premium dari yang sebelumnya merupakan beras khusus.

Selain itu, impor beras sebanyak 500 ribu ton itu akan dilakukan secara bertahap. Paling tidak impor akan dilakukan hingga pertengahan Februari 2018.