Pemerintah siap lobi AS soal pencabutan fasilitas keringanan bea masuk

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya melobi pemerintah Amerika Serikat agar tidak mencabut fasilitas Generalized System of Preferences (GSP). Pencabutan fasilitas ini dikhawatirkan akan berdampak pada ekspor produk Indonesia ke AS.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda mengatakan, rencananya dalam waktu dekat tim dari Kemendag dan kementerian terkait akan langsung datang ke AS untuk bernegosiasi.

"Dengan negosiasi bahwa kita masih memerlukan itu, bisa tidak dicabut. Kemendag bakal datang ke sana berangkat dengan Pak Menteri Perdagangan melakukan pembicaraan dengan mereka. Waktunya saya enggak tahu, dalam waktu dekat," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/7).

Dia menambahkan, sebenarnya GSP bukan dibentuk atas dasar kesepakatan antara Indonesia dengan AS, melainkan hak dari AS untuk memberikan fasilitas keringanan bea masuk bagi produk negara lain.

"GSP ini bukan yang sifatnya negosiasi karena itu privilege Amerika memberikan kepada negara-negara berkembang produk apa yang bisa masuk dengan tarifnya rendah," imbuhnya.

Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia saat ini hanya bernegosiasi dengan AS agar tidak mencabut fasilitas GSP bagi Indonesia. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah AS.

"Ini biasa melakukan review GSP dan Indonesia negara keempat yang mendapat manfaat dari GSP tersebut. Hampir USD 1,5 miliar-USD 2 itu nilai (GSP). Itu biasanya dievaluasi 2-3 tahun, jadi artinya mereka punya competitive limit produk-produk yang bisa diekspor ke AS kalau tidak salah 2018 ini sekitar USD 180 juta. Dan kalau itu sudah melebihi itu, produk kita dianggap sudah kompetitif, tidak bisa diberikan fasilitas lagi," jelas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com