Pemerintah Siap Realokasi Anggaran untuk Vaksin Gratis
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku siap merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang sudah ada, untuk pelaksanaan vaksin gratis di tahun ini. Saat ini perkiraan awal untuk anggaran vaksinasi sendiri berada di kisaran Rp73-74 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saat ini sudah ada alokasi anggaran Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin. Pemerintah juga masih memiliki sisa lebih anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp47,07 triliun.
"Vaksinasi ini sesuatu yang harus dianggarkan. Seperti ada bagian dari SILPA 2020 yang sebesar Rp47 triliun yang akan digunakan untuk menambah anggaran vaksinasi," kata dia dalam APBN KiTa, Rabu (6/1).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
Bendahara Negara itu bahkan menyebut sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan realokasi anggaran apabila dibutuhkan. Namun dengan catatan, pemerintah harus tetap menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tetap 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kami sekarang sedang identifikasi berbagai kegiatan yang ada dalam UU APBN 2021 yang bisa direalokasi. Ini sudah diinstruksikan presiden ke seluruh kementerian/lembaga (K/L)," ungkapnya.
Pastikan Realokasi Hati-Hati
Meski begitu, dia menjamin bahwa realokasi anggaran dari K/L maupun pemerintah daerah (pemda) akan dilakukan secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar realokasi anggaran yang dilakukan tidak menganggu kegiatan K/L dan pemerintah daerah.
"Artinya kami upayakan agar refocusing dan realokasi dilakukan benar-benar spesifik. Yakni untuk kegiatan yang benar-benar diyakini bisa untuk kita alihkan, tidak mengganggu program kerja lembaga dan prioritasnya bisa dipindahkan," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaAdapun anggaran program Makan Bergizi Gratis masuk kedalam anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mengatakan bahwa nilai anggaran program makan bergizi gratis (MBG) per porsi akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Baca SelengkapnyaDalam program tersebut Prabowo menargetkan bisa menyasar 52,2 juta penduduk yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi-Maruf telah memasukkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaProgram makan bergizi gratis akan dimulai pada tahun 2025 secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSelain masalah teknis dan pendanaan dalam persiapan program makan bergizi gratis, pemerintah perlu juga membuat mitigasi untuk mengatasi kebocoran anggaran.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya