Pemerintah Siapkan 2 Alternatif Insentif untuk Sektor Pariwisata

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan beberapa alternatif insentif untuk sektor pariwisata pada tahun ini. Insentif yang diberikan untuk sisi pasokan dan permintaan.

"Pemerintah melihat beberapa yang perlu diambil dan sedang dalam pembahasan yaitu mendukung pembiayaan untuk sisi supply. Jadi penyediaan modal kerja sedang dibahas, dan kita minta PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk memberikan masukan yang konkrit dan akuntabel," kata Airlangga dalam acara Rakernas PHRI I Tahun 2021 pada Kamis (18/3).

Mengenai modal kerja ini, sedang dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kredit modal kerja ini diperuntukkan bagi usaha dengan cash flow yang terganggu, tapi memiliki prospek bagus. Modal kerja ini bisa digunakan misalnya untuk pemeliharaan hotel dan mempertahankan tenaga kerja.

Orang lain juga bertanya?

Pemerintah akan memasukkan jaminan pembiayaan kepada perbankan. "Sederhananya melalui Kemenkeu akan meletakkan dana di perbankan, dan perbankan meneruskan ini kepada sektor perhotelan. Ini yang sedang kita finalisasikan," tutur Menko Airlangga.

Rincian alternatif sisi supply ini antara lain relaksasi ketentuan kredit dan restrukturisasi, penyediaan kredit modal kerja dengan bunga murah untuk membiayai pemeliharaan hotel, fasilitas penjaminan kredit modal kerja, dan pemenuhan sertifikasi CHSE (protokol kesehatan).

Insentif Paket Wisata

Kemudian dari sisi permintaan, yang sedang disiapkan adalah voucher paket wisata. Menko Airlangga mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan paket wisata untuk tenaga kesehatan, dan juga dikombinasikan dengan vaksin gotong royong.

Kombinasi voucher paket wisata dan vaksin gotong royong ini rinciannya adalah perusahaan peserta vaksin gotong royong berhak mendapatkan diskon atau voucher paket wisata untuk karyawannya. Selain itu, setiap orang yang telah divaksin dua kali berkesempatan membeli voucher paket wisata.

"Jadi ini dari segi supply dan demand sedang dimatangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan masukan dari PHRI agar program ini bisa segera dioperasionalkan," katanya.

Menko Airlangga berharap PHRI melalui Rakernas ini bisa menghasilkan solusi yang dibutuhkan dari program-program yang ditawarkan pemerintah tersebut.

"Berbagai sektor sudah berhasil menyelesaikan program, tapi dari awal program yang terkait pariwisata perlu ada yang konkrit dan akuntabel. Oleh karena itu, PHRI bisa memberikan solusi dari yang tadi ditawarkan dan dimatangkan. Kalau bisa ini menjadi keputusan dari Rakernas sehingga pemerintah bisa segera menindaklanjuti," ungkap Menko Airlangga.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)