Pemerintah siapkan 23 lahan untuk dikelola masyarakat

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah mempercepat pembahasan program reforma agraria. Pada program ini, pemerintah juga menerapkan program perhutanan sosial dengan hanya memberikan hak pengelolaan lahan kepada masyarakat.

"Kita sedang menyiapkan beberapa aturan reforma agraria, untuk dibuat dulu, semua datanya baru mulai. Kita akan melakukannya bertahap. Jadi tadi yang disiapkan terutama untuk perhutanan sosial. Mana yang sudah mulai clear and clean, lahannya sudah jelas enggak ada masalah, apa yang mau dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/6).

Darmin mengatakan pemerintah telah merencanakan memberikan lahan untuk dikelola oleh masyarakat sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum sepenuhnya dapat terealisasi karena masih terbentur oleh aturan dan sertifikasi lahan.

"Memang kita belum clear (Peraturan Presiden), kita bikinnya Permenko dulu. Nanti setelah itu baru kita ajukan, yang penting ada dulu lah buktinya (lahan). Semoga habis lebaran bisa kita ajukan Perpres itu ke Presiden," kata Darmin.

Darmin menegaskan lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian secara merata. Untuk itu, pembagian lahan harus diberikan tepat sasaran.

"Siapapun boleh mengusahakannya. Kita tidak terlalu ketat siapa yang boleh saja, karena dia harus berusaha mengembangkan lahan itu. Usahanya juga bisa macam-macam, bisa menanam jagung, beternak sapi, bisa nanam cabai, bisa nanam sengon, macam-macam," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan saat ini telah ada sejumlah 17 lokasi perhutanan sosial siap dikelola masyarakat. Pemerintah masih akan terus memperluas program lahan ini, agar semakin banyak lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kecil.

"Tadi kita identifikasi ada 17 lokasi kemudian berdasarkan info dari Pak Mentan (Menteri Pertanian) ada lagi 6 lokasi kira-kira 22-23 lokasi, ini satu per satu kita lihat kesiapannya. Nanti Bapak Presiden harus dilaporkan yang lengkap. Polanya gimana, dukungannya gimana. Ini memang dari kebijakan jadi implementasi itu harus konkret," tambah Siti.

Adapun daftar daerah yang sebelumnya menjadi target pilot implementasi perhutanan sosial adalah sebagai berikut:

1. Probolinggo (4 titik)

2. Pemalang (2 titik)

3. Purwakarta (1 titik)

4. Bandung Selatan (1 titik)

5. Garut (2 titik)

6. Bogor (1 titik)

7. Tanah Bumbu (1 titik)

8. Tanah Laut (1 titik)

9. Musi Rawas (1 titik)

10. Pelalawan (1 titik)

11. Bangka Belitung (1 titik)

Sementara itu, tambahan lokasi yang telah diputuskan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Karawang

2. Subang

3. Indramayu

4. Lebak

5. Pandeglang

6. Serang

7. Sulawesi Tengah