Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Tak Mudik Lebaran 2021

Merdeka.com - Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021. Larangan itu berlaku sebagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 yang kini sudah mulai menurun. Nantinya Pemerintah akan memberikan bantuan sosial bagi para pemudik.

"Kita sedang menyiapkan kemungkinan besar untuk melakukan pelarangan mudik termasuk bagaimana nanti perayaannya, dan bagaimana transportasi pada saat mudik kita akan upayakan itu sebaik mungkin. Jadi kemungkinan besar seperti tren yang kita lakukan tahun lalu," kata Sekretaris Eksekutif I KPC-PEN Raden Pardede dilansir Liputan6.com dalam acara Indonesia Data and Economic Conference 2021, Jumat (26/3).

Di sisi lain, pada saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial untuk masyarakat yang seharusnya mudik. Nantinya, para pemudik bisa mengirimkan uang kepada saudaranya di kampung halaman.

"Jadi dari pada mereka mudik mungkin mereka bisa mengirimkan/mentransfer sebagian dari dana bantuan sosial mereka itu kepada keluarga atau saudara-saudara mereka di kampung. Jadi pola itu yang kita lakukan," jelasnya.

Raden Pardede mengatakan, pemerintah tidak ingin pemulihan penanganan pandemi covid-19 yang sudah berjalan hingga saat ini menjadi sia-sia. Apabila mudik diperbolehkan maka ada kemungkinan kasus covid-19 bisa melonjak kembali.

Antisipasi Kasus Covid-19

Oleh karena itu, KCP-PEN telah membahas bersama Polri, Badan Nasional Penanganan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menetapkan larangan mudik 2021 demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

"Apa yang sudah kita capai ini tentu kita tidak ingin buang begitu saja. Jadi PPKM mikro yang kelihatannya cukup baik dalam satu bulan terakhir ini itu terus kita perpanjang. PPKM mikro itu terlihat cukup baik menurunkan tingkat penularan yang kita lihat sekarang ini," katanya.

Adapun terkait bantuan sosial, Raden Pardede menjelaskan, bahwa Pemerintah sudah masif memberikan bantuan sosial. Misalnya dalam bidang kesehatan, untuk karantina, dan biaya penanganan masyarakat yang sakit karena covid-19, biaya rumah sakitnya ditanggung oleh Pemerintah.

"Itu merupakan bukti pemerintah memperhatikan kaum yang rentan, bukan kelompok atas saja," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com