Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Siapkan Firma Hukum Lawan Diskriminasi Sawit Oleh Eropa

Pemerintah Siapkan Firma Hukum Lawan Diskriminasi Sawit Oleh Eropa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan soal Kelapa Sawit RI. Istimewa ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengundang sejumlah menteri untuk membahas mengenai upaya perlawanan atas diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan Komisi Uni Eropa (UE). Di mana, Eropa mengklasifikasikan kelapa sawit Indonesia sebagai bahan bakar nabati tak berkelanjutan dan merusak lingkungan (Delegated Act).

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan, mengatakan pemerintah berencana menyiapkan firma hukum (law firm) untuk melawan diskriminasi kelapa sawit. Nantinya akan diputuskan satu firma hukum yang akan membantu Indonesia melawan diskriminasi sawit UE di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Belum memilih. Kita konsultasi lah dengan mereka, siapa-siapa yang cakep, siapa yang tidak," ujar Oke Nurwan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4).

Menurut Oke Nurwan, sudah ada lima firma hukum yang dipertimbangkan mendampingi Indonesia, salah satunya berasal dari Amerika Serikat (AS). Namun, pihaknya enggan merinci firma hukum tersebut secara lebih lanjut.

"Ada dari mana, tapi semua ada kantor perwakilannya di Belgia. Ada Sidley, PBJV, ada dari Amerika juga. Tapi nanti urutannya yang lima kita rapatkan," jelasnya.

Dalam konsultasi dengan firma hukum tersebut, pihaknya lebih banyak membahas substansi Delegated Act. Selain itu juga telah disiapkan sejumlah strategi untuk menggugat kebijakan Komisi UE tersebut. "Ya kita konsultasi secara substansi, law firm yang tahu, mereka sudah pelajari, apa saja yang bisa kita gugat," jelas Oke Nurwan.

Oke Nurwan menambahkan, saat ini, pemerintah telah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk nantinya diberikan ke WTO terkait kelapa sawit. Firma hukum akan langsung bekerja begitu keputusan Eropa berlaku efektif pada 15 Mei 2019. "Kita kan menunggu dulu, kita masih nunggu Delegated Act dipublish secara resmi. Itu perkiraan 15 Mei, setelah dipublish. Tapi kita udah lakukan persiapan-persiapan," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendag Yakin Indonesia Menang Lawan Uni Eropa di WTO soal Diskriminasi Kelapa Sawit
Mendag Yakin Indonesia Menang Lawan Uni Eropa di WTO soal Diskriminasi Kelapa Sawit

Mendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.

Baca Selengkapnya
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak Norwegia untuk Tidak Diskriminatif terhadap Produk Sawit Indonesia
Jokowi Desak Norwegia untuk Tidak Diskriminatif terhadap Produk Sawit Indonesia

Presiden memohon kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Sawit Eropa Dinilai Bikin Susah 3 Juta Petani Sawit di Dunia, Ini Alasannya
Kebijakan Sawit Eropa Dinilai Bikin Susah 3 Juta Petani Sawit di Dunia, Ini Alasannya

Petani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.

Baca Selengkapnya
RI Minta Belanda Bantu Jelaskan UU Anti-Deforestasi Sangat Merugikan
RI Minta Belanda Bantu Jelaskan UU Anti-Deforestasi Sangat Merugikan

Indonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA

Baca Selengkapnya
Di KTT G20, Jokowi Minta Belanda Bantu Hapus Diskriminasi oleh Uni Eropa
Di KTT G20, Jokowi Minta Belanda Bantu Hapus Diskriminasi oleh Uni Eropa

Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 di New Delhi, India.

Baca Selengkapnya
Indonesia Terancam Kehilangan Rp50 Triliun per Tahun Akibat Kebijakan Uni Eropa, Malaysia Malah Diuntungkan
Indonesia Terancam Kehilangan Rp50 Triliun per Tahun Akibat Kebijakan Uni Eropa, Malaysia Malah Diuntungkan

Indonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.

Baca Selengkapnya
PT Wilmar Nabati Indonesia Jadi Perusahaan Indonesia Pertama Ekspor HRPO Lewat Dasbor Nasional
PT Wilmar Nabati Indonesia Jadi Perusahaan Indonesia Pertama Ekspor HRPO Lewat Dasbor Nasional

Skema Dasbor Nasional pertama kali diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak Norwegia untuk Tidak Diskriminatif terhadap Produk Sawit Indonesia
Jokowi Desak Norwegia untuk Tidak Diskriminatif terhadap Produk Sawit Indonesia

Jokowi dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/6).

Baca Selengkapnya
Masa Depan Industri Kelapa Sawit di Tengah Ketidakpastian Global
Masa Depan Industri Kelapa Sawit di Tengah Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global memberikan pengaruh terhadap industri sawit di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024: Optimalkan Potensi Kelapa Sawit Solusi Energi Terbarukan
Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024: Optimalkan Potensi Kelapa Sawit Solusi Energi Terbarukan

Dalam rangkaian acara Bunex kali ini juga digelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pelbagai narasumber yang kompeten

Baca Selengkapnya
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa

Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.

Baca Selengkapnya