Pemerintah Siapkan Rp2,36 Triliun untuk Penguatan Pendidikan Pesantren dan Keagamaan

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan penguatan dalam sektor pendidikan, khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggaran dengan total Rp2,36 triliun untuk afirmasi (penguatan) pendidikan pesantren.

"Sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kemenag terkait afirmasi tersebut dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp2,36 triliun," kata Muhadjir dalam siaran pers, Selasa (9/6).

Dia menjelaskan hal tersebut terus dikoordinasikan sebelum dilaporkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian dia juga meminta agar pembagian alokasi anggaran tersebut melakukan pertimbangan secara proporsional dari tiap-tiap pesantren. Sementara untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.

"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," ungkap Muhadjir.

Dia juga mengusulkan agar komponen listrik juga masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren. Tidak hanya jenis bantuan sosial yang berasal dari Kemensos dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kemudian juga menjelaskan pihak Kemenag juga akan mempersiapkan peta 21 ribu pesantren pilihan. Nantinya pihak Kementerian PUPR pun akan berkoordinasi terkait pembangunan tempat wudu, MCK, dan tempat cuci tangan.

"Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat," kata Muhadjir.

Kemenag Berikan Bantuan 1,2 juta Ustaz

Sementara itu, Muhadjir juga menjelaskan pihak Kemenag akan menyiapkan 1,2 juta data Ustaz yang terdampak ekonomi akibat Covid-19. Data tersebut akan dijadikan acuan untuk memberikan bantuan sehingga tidak terjadi kesalahan.

"Lebih dari 1,2 juta ustaz by name-by address dengan disertai NIK agar dapat dipadankan ke dalam DTKS sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan," jelas Muhadjir.