Pemerintah siapkan skema distribusi elpiji 3 Kg agar tepat sasaran

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan skema pendistribusian elpiji bersubsidi kemasan tabung tiga kg agar tepat sasaran. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan validasi data konsumen yang berhak mendapatkan subsidi.

"Sedang disiapkan mekanisme subsidi langsung elpiji tiga kg yang diintegrasikan dengan program bantuan sosial atau subsidi lain yang akan dikoordinasikan oleh Kemensos. Saat ini, sedang dipersiapkan verifikasi dan validasi data konsumen pengguna yang berhak mendapatkan subsidi tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dikutip Antara, Senin (16/7).

Sesuai perkembangan terkini, sudah dilakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin Menko PMK Puan Maharani dan dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk membahas pelaksanaan subsidi langsung elpiji tiga kg yang akan diintegrasikan dengan bantuan sosial lainnya.

Menurutnya, untuk penggunaan elpiji bersubsidi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai kurang tepat. Hal ini sesuai Perpres No 104 Tahun 2007 dan juga Perpres 126 Tahun 2015 bahwa pengguna elpiji tiga kg bersubsidi adalah hanya konsumen rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan.

"Sedangkan, untuk usaha kecil menengah (UKM) bukan merupakan pengguna elpiji tiga kg bersubsidi," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto telah mengizinkan UMKM untuk menggunakan Elpiji bersubsidi sebagai pengganti minyak tanah untuk bekal usaha mereka.

"Boleh, Elpiji kan pengganti minyak tanah. Nah ini (skema penyaluran gas Elpiji 3 Kg) kan belum keputusan. Kalau misal berubah jadi BLT (Bantuan Langsung Tunai) misalnya ya, itu kan jadi enggak jadi diterapkan. Sambil menunggu itu, upaya Pertamina melalui corporate action sudah jalan kan," ungkap dia di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (9/7).