Pemerintah Siapkan UMKM Masuk Pengadaan Barang BUMN dengan Proyek di Bawah Rp14 M

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan UKM tengah mempersiapkan 150 UMKM masuk dalam e-catalog LKPP. Langkah ini diambil dalam rangka menumbuhkan permintaan penjualan produk di tengah pandemi.

"Minggu ini ada 150 UMKM yang kita dorong masuk e-catalog LKPP," kata Staf Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Kreatif, Fiki Satari dalam Webinar bertajuk Jaga UMKM Indonesia: Kebangkitan UMKM Di Era Pandemi Covid-19, Jakarta, Jumat (26/6).

Selain itu, pihaknya sudah bekerja sama dengan para BUMN untuk meluncurkan pasar digital. Program ini bertujuan agar UMKM masuk dalam ekosistem pengadaan barang BUMN dengan proyek di bawah Rp14 miliar.

Program ini nanti kata Fiki dibagi dalam 12 kluster. Mulai dari jasa konstruksi hingga sektor kuliner. "Jasa konstruksi juga akan diberikan kepada UMKM. Ini untuk kepastian bisnis dari hulu ke hilir," ujar Fiki.

Fiki menyebut saat ini baru 13 persen atau sekitar 8 juta UMKM yang terkoneksi dengan platform digital. Padahal ada 64 juta UMKM yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari jumlah tersebut 93 persen merupakan unit usaha berskala mikro dan ultra mikro.

"UMKM yang terdata 64 juta, 93 persen kelompok mikro dan ulta mikro, baik itu yang buka lapak di pinggir jalan, PKL, sampai warung yang memang sektor informal," kata dia.

UMKM Terdampak Pandemi Covid-19

Sebagaimana diketahui UMKM menjadi sektor yang paling terdampak krisis pandemi Covid-19. Untuk itu saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menolong UMKM.

Strategi yang diambil pemerintah yakni dengan melakukan konsolidasi. Berusaha mengelompokkan jenis usaha untuk saling mendorong satu sama lain. Sebab saat ini yang terjadi UMKM saling sikut demi mempertahankan diri.

"Sekarang yang di bawah yang kecil ini kan saling bunuh-bunuhan. Kalau ini dikonsolidasi beberapa brand nanti pemerintah intervensinya gampang," katanya mengakhiri.