Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Sosialisasi Aturan DNI ke Pengusaha pada 27 November

Pemerintah Sosialisasi Aturan DNI ke Pengusaha pada 27 November Konpers DNI. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan rapat kerja terbatas dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani untuk membahas mengenai aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai DNI yang baru.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menginginkan pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan aturan DNI yang baru. Hal ini untuk menghindari beda persepsi antara tujuan pemerintah dan kesempatan berusaha investor dalam negeri.

"Kita berdiskusi, terutama mengenai UMKM. Itu kan list nya panjang dan ini belum tersosialisasi dengan baik. Yang tadi di sepakati adalah kita sosialisasi dulu," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11).

Rosan mengatakan, sejak isu penerbitan DNI ini berhembus, belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha. Hari ini, setelah pertemuan banyak hal baru yang sebelumnya belum disampaikan akhirnya diketahui oleh pengusaha.

"Menurut keterangan beliau, UMKM itu tidak di reduksi. Ini lebih kepada soal perizinan, misalnya soal warnet. Itu jadi tidak perlu lagi izin. Tapi sebenarnya asing tidak bisa masuk, karena menurut UU UMKM itu di bawah Rp 10 miliar itu tak bisa masuk selain berbadan PT. Nah itukan kita tak tahu," jelasnya.

Terkait sosialisasi ini, pemerintah dan Kadin menyepakati akan melakukan sosialisasi pada 27 November mendatang. Pertemuan ini akan dihadiri oleh berbagai pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha diatur dalam DNI yang akan terbit pekan depan.

"(Daftarnya) agak banyak ya, jadi susah ngomong satu per satu, karena kita saja baru tahu bahwa renda beda dengan bordir, sablon beda dengan pencetakan. Nah inilah karena sosialisasi tidak jalan. Makanya kami akan tertulis nanti menyampaikannya," jelasnya.

"Terus soal jasa, 16 asosiasi migas, itu mereka bilang saat ini perlu dipertimbangkan yang jasa migas karena pekerjaannya sedang turun. Kita mau selesaikan dulu lah. Tapi minggu depan Pak Darmin dan Pak Airlangga akan memberikan sosialisasi DNI di Solo tanggal 27 November," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pematangan Pokok UU Terkait IKN Disambut Baik Masyarakat Kalimantan Timur
Pematangan Pokok UU Terkait IKN Disambut Baik Masyarakat Kalimantan Timur

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 6% saat ini tentu tidak terlepas dari pembangunan IKN yang sedang berlangsung.

Baca Selengkapnya
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.

Baca Selengkapnya
Baru Sehari Dilantik Menteri Investasi, Kini Rosan Roeslani Dipercaya Jokowi Jadi Satgas IKN
Baru Sehari Dilantik Menteri Investasi, Kini Rosan Roeslani Dipercaya Jokowi Jadi Satgas IKN

Rosan Roeslani dijadwalkan segera melakukan koordinasi terkait tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN, guna memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai target

Baca Selengkapnya
Rapimnas KADIN Dipercepat Jadi 29 November 2024
Rapimnas KADIN Dipercepat Jadi 29 November 2024

Agenda Rapimnas sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2026.

Baca Selengkapnya
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Aturan Bea Cukai soal Pelaporan Barang Bawaan ke Luar Negeri Bikin Gaduh, Sri Mulyani Beri Tanggapan Begini
Aturan Bea Cukai soal Pelaporan Barang Bawaan ke Luar Negeri Bikin Gaduh, Sri Mulyani Beri Tanggapan Begini

Perlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Gaet Investor, Pemerintah Bakal Promosikan IKN di Forum Investasi ASEAN
Gaet Investor, Pemerintah Bakal Promosikan IKN di Forum Investasi ASEAN

Langkah ini untuk menarik investor baik dari negara anggota ASEAN maupun negara lainnya untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV Minta Kisruh Kadin Diselesaikan, Tantangan Dunia Usaha Tidak Mudah
Anggota Komisi IV Minta Kisruh Kadin Diselesaikan, Tantangan Dunia Usaha Tidak Mudah

Sekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Kepala Otorita IKN Mundur, Puan: Jangan Sampai Investor Semakin Tidak Tertarik
Kepala Otorita IKN Mundur, Puan: Jangan Sampai Investor Semakin Tidak Tertarik

Kepala Otorita IKN Mundur, Puan: Jangan Sampai Investor Semakin Tidak Tertarik

Baca Selengkapnya
Knalpot Aftermarket Produksi UMKM yang Punya Label SNI Bakal Bebas dari Razia Polisi
Knalpot Aftermarket Produksi UMKM yang Punya Label SNI Bakal Bebas dari Razia Polisi

Knalpot Aftermarket Produksi UMKM yang Punya Label SNI Bakal Bebas dari Razia Polisi

Baca Selengkapnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya