Pemerintah Sosialisasi Aturan DNI ke Pengusaha pada 27 November
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan rapat kerja terbatas dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani untuk membahas mengenai aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai DNI yang baru.
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menginginkan pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan aturan DNI yang baru. Hal ini untuk menghindari beda persepsi antara tujuan pemerintah dan kesempatan berusaha investor dalam negeri.
"Kita berdiskusi, terutama mengenai UMKM. Itu kan list nya panjang dan ini belum tersosialisasi dengan baik. Yang tadi di sepakati adalah kita sosialisasi dulu," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11).
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Siapa yang terlibat dalam sosialisasi UU IKN? Adapun sosialisasi itu sendiri melibatkan perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemda Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat adat.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Kemendag sosialisasikan Permendag baru bagaimana? Sosialisasi digelar secara hibrida yang dihadiri para eksportir dan pemangku kepentingan.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
Rosan mengatakan, sejak isu penerbitan DNI ini berhembus, belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha. Hari ini, setelah pertemuan banyak hal baru yang sebelumnya belum disampaikan akhirnya diketahui oleh pengusaha.
"Menurut keterangan beliau, UMKM itu tidak di reduksi. Ini lebih kepada soal perizinan, misalnya soal warnet. Itu jadi tidak perlu lagi izin. Tapi sebenarnya asing tidak bisa masuk, karena menurut UU UMKM itu di bawah Rp 10 miliar itu tak bisa masuk selain berbadan PT. Nah itukan kita tak tahu," jelasnya.
Terkait sosialisasi ini, pemerintah dan Kadin menyepakati akan melakukan sosialisasi pada 27 November mendatang. Pertemuan ini akan dihadiri oleh berbagai pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha diatur dalam DNI yang akan terbit pekan depan.
"(Daftarnya) agak banyak ya, jadi susah ngomong satu per satu, karena kita saja baru tahu bahwa renda beda dengan bordir, sablon beda dengan pencetakan. Nah inilah karena sosialisasi tidak jalan. Makanya kami akan tertulis nanti menyampaikannya," jelasnya.
"Terus soal jasa, 16 asosiasi migas, itu mereka bilang saat ini perlu dipertimbangkan yang jasa migas karena pekerjaannya sedang turun. Kita mau selesaikan dulu lah. Tapi minggu depan Pak Darmin dan Pak Airlangga akan memberikan sosialisasi DNI di Solo tanggal 27 November," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 6% saat ini tentu tidak terlepas dari pembangunan IKN yang sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.
Baca SelengkapnyaRosan Roeslani dijadwalkan segera melakukan koordinasi terkait tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN, guna memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai target
Baca SelengkapnyaAgenda Rapimnas sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2026.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaPerlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaLangkah ini untuk menarik investor baik dari negara anggota ASEAN maupun negara lainnya untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaKepala Otorita IKN Mundur, Puan: Jangan Sampai Investor Semakin Tidak Tertarik
Baca SelengkapnyaKnalpot Aftermarket Produksi UMKM yang Punya Label SNI Bakal Bebas dari Razia Polisi
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca Selengkapnya