Pemerintah Suntik Rp105 T PMN dalam 4 Tahun, Terbesar untuk PLN dan Hutama Karya
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, selama 4 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp105,5 triliun ke BUMN. Dari dana tersebut, ada 2 perusahaan yang menyedot anggaran terbanyak, yaitu PT PLN (Persero) dan Hutama Karya (Persero).
"Dari Rp105,5 triliun tersebut, 50 persen lebih terserap di PLN dan Hutama Karya," ujar Erick dalam pemaparannya di Gedung DPR, Senin (2/12).
Rinciannya, PLN menyerap PMN sebesar Rp35,1 triliun atau 33 persen, sementara Hutama Karya menyerap Rp16,1 triliun atau 15 persen.
-
Apa yang membuat PLN masuk ke dalam 2 besar Fortune Indonesia 100? Keberhasilan ini pun semakin memantapkan PLN sebagai jantung perekonomian Indonesia dalam mewujudkan akses listrik yang adil dan merata serta menjadi motor penggerak transisi energi.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana PLN meningkatkan pendapatan? Peningkatan laba bersih PLN ini ditopang semakin tumbuhnya penjualan listrik yang mencapai 6,3% atau total 273,8 Terawatt hour (TWh) sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan listrik hingga 7,7% dari Rp288,8 triliun di 2021 menjadi Rp311,1 triliun di 2022.
Penggunaan PMN ini, lanjut Menteri Erick, merupakan bagian dari penugasan pemerintah membangun instalasi ketenagalistrikan (PLN) dan pembangunan tol Trans Sumatera (Hutama Karya). Ruas Tol Trans Sumatera yang sudah diresmikan kurang lebih 400 kilometer (Km).
Tahun ini, PLN membutuhkan PMN sebesar Rp6,5 triliun (sudah terlaksana Rp2,5 triliun) untuk pelayanan listrik desa, sehingga PLN masih memiliki sisa PMN Rp4 triliun. "Adapun untuk Hutama Karya, tahun ini sudah disuntik Rp10,5 triliun untuk pembangunan 7 ruas tol Trans Sumatera," lanjut Menteri Erick Thohir.
Selain PLN dan Hutama Karya, program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga mendapat suntikan modal PMN.
Menteri Sri Mulyani Sayangkan 7 BUMN Masih Rugi Usai Diberikan PMN
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.
Menteri Sri Mulyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah, masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan 8 mengalami kerugian.
Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu hanya 3 BUMN yang mengalami kerugian sementara 38 BUMN tercatat hasil positif.
Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak 7 perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 perseroan.
"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan, kerugian terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu penyebab utama perseroan itu mengalami kerugian.
Kemudian untuk Perum Bulog sendiri, Menteri Sri Mulyani mencatat, terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melakukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.
Reporter: Athika RahmaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick menyebut capaian ini tak lepas dari program Transformasi BUMN yang terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaUsulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaHingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaHusein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaSejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaBanyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaErick Thohir sebagai Menteri BUMN menargetkan setoran dividen 2024 kepada negara mencapai Rp85 triliun.
Baca Selengkapnya