Pemerintah susun instrumen keuangan baru khusus penanganan bencana

Merdeka.com - Pemerintah akan menyusun instrumen keuangan yang baru khusus penanganan bencana alam. Hal ini menyusul banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, seperti gempa Lombok, Palu, dan Donggala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan frekuensi bencana di Indonesia saat ini harus menjadi perhatian terutama terkait mekanisme dana yang diperlukan untuk bantuan penanganan maupun recovery pasca bencana.

"Dalam situasi yang kedaruratan ini kita memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk mendevelope (mengembangkan) suatu instrumen pembuatan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kita deploy (sebarkan)," kata Menkeu Sri Mulyani di kantornya, Senin (1/10).

Dia menjelaskan akan mempelajari skema tersebut dari beberapa negara lain dan akan membahasnya di salah satu pertemuan saat gelaran annual meeting IMF-WB 8-12 Oktober mendatang di Bali.

"Dan kita melihat dari negara negara lain, saya sudah konsultasi, nanti dalam IMF-WB annual meeting kita akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antar daerah bisa masuk dalam APBN kita, bagaimana suatu support pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan," ujarnya.

Saat ini, dana untuk penanganan bencana berdasarkan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP). Dana tersebut bisa diproses dan dicairkan jika ada pengajuan dari BNPB atau disebut dana on call untuk kedaruratan.

Oleh sebab itu, selain menyusun instrumen keuangan yang baru, lembaga-lembaga terkait juga akan diperkuat agar penanganan bencana di Indonesia semakin baik. Sebab, lanjutnya, jika dilihat secara geografis banyak daerah di Indonesia yang rawan terkena bencana alam sehingga antisipasi perlu juga untuk ditingkatkan.

"Kemudian kita juga pikirkan bagaimana untuk memperkuat BNPB. Yang saya lihat Kementerian lembaga termasuk TNI, Polri yang selama ini selalu merupakan institusi di mana pasukannya merupakan yang masuk pertama itu juga bisa diperkuat dengan support anggaran, support logistik yangg memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana," ujarnya.

Dia menyatakan pemerintah akan segera menyiapkan penyusunan dan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam waktu dekat. "Sehingga setiap daerah memiliki cukup kesiapan dan terutama dari kami tentu tanggungjawab nya adalah bagaimana menciptakan sumber dana dan mekanisme anggaran," tutupnya.