Pemerintah tak mau disebut kasih setoran ke Bank Dunia

Merdeka.com - Tahun depan, uang negara yang disetor untuk lembaga keuangan internasional semisal Bank Dunia, Asian Development Bank, dan lainnya, mencapai Rp 1,02 triliun. Iuran itu merupakan bentuk partisipasi keanggotaan Indonesia di lembaga keuangan itu.

Kementerian Keuangan kembali mengingatkan agar penyertaan modal negara (PMN) ke lembaga keuangan internasional itu tidak perlu dijadikan polemik. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tidak ingin disebut Indonesia memberi setoran atau iuran ke Bank Dunia dan lainnya.

"Itu bukan iuran, itu modal kita. Tidak tidak menyumbang karena itu milik kita. Jadi kita anggap itu sebagai investasi kita di Bank Dunia. Dengan begitu kita akan mendapat perhatian di Bank Dunia," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (4/12).

Bagi pemerintah, salah satu keuntungan memberi setoran ke Bank Dunia adalah kemudahan memperoleh utang. Tidak hanya mudah mendapat utang tapi juga dengan bunga rendah. "Dengan itu kita punya akses apabila kita membutuhkan pinjaman apakah untuk proyek apakah untuk yang lain. Iya, kalau pinjaman pasti lebih rendah," jelasnya.

Namun Bambang tidak bisa menyebutkan bunga yang dibebankan pada Indonesia jika mengutang pada Bank Dunia. Dia tidak membantah Indonesia masih membutuhkan utang atau suntikan dana segar dari lembaga keuangan internasional.

"Kita memerlukan, artinya tidak hanya dalam kondisi krisis atau kondisi yang berat. Kalau bangun infrastruktur kan perlu. Kadang-kadang tidak cukup dr APBN," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai wajar bila pemerintah menambah besaran penyertaan modal di lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia.

Alasannya, lembaga tersebut merupakan instansi multilateral yang mengelola perekonomian global. Jika situasi dunia dapat dijaga stabil, alhasil Indonesia akan ikut memperoleh manfaat.

"Itu artinya IMF mengatasi perekonomian dunia. Kalau ekonomi membaik, kita kan diuntungkan," ujarnya selepas mengikuti Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (4/12).

Selain itu, pemerintah sudah turut terikat komitmen bersama negara-negara lain buat menanamkan modal di lembaga keuangan internasional.

Hatta melihatnya sebagai posisi yang tetap menguntungkan, karena artinya Indonesia merupakan pemegang saham IMF, Bank Dunia, dan semacamnya. Melihat pentingnya fungsi lembaga-lembaga asing itu, mantan menteri perhubungan ini percaya keikutsertaan modal dari Indonesia harus dipertahankan.

"Itu kan ada semacam komitmen kewajiban, semacam shareholder. Pemegang saham IMF atau Bank Dunia. Kita masih perlu," tandasnya. (mdk/noe)