Pemerintah tak perlu utang jika maksimalkan penggunaan SAL

Merdeka.com - Lembaga swadaya meyakini tambahan utang Rp 63,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebetulnya tidak perlu. Kebutuhan pembiayaan alternatif bisa memakai Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN 2012 sebesar Rp 56,1 triliun.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto dalam jumpa pers catatan akhir tahun pengelolaan APBN. Dia mempertanyakan mengapa SAL tak pernah dilirik pemerintah buat menambal anggaran negara, alih-alih menerbitkan utang baru.

"Pemerintah tidak memanfaatkan SAL secara maksimal, seharusnya tidak perlu APBN ada defisit," ujarnya di Jakarta, Senin (30/12).

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat menambah pembiayaan utang Rp 63,4 triliun. Alhasil, besaran utang sepanjang 2013, menjadi Rp 224,9 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 161,4 triliun. Rinciannya, SBN (netto) sebesar Rp 241,3 triliun, pinjaman luar negeri (netto) turun menjadi Rp 16,8 triliun, dan pinjaman dalam negeri (netto) masih sama sebesar Rp 500 miliar.

Jika penyebabnya defisit, termasuk karena bengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Yenny menuturkan bahwa potensi SAL sangat memadai sebagai penambal anggaran. Dia justru mempertanyakan mengapa SAL selalu disimpan untuk anggaran selanjutnya, tanpa ada upaya memutarnya buat kepentingan produktif.

"SAL tahun ini hanya dipakai Rp 30 triliun. Selebihnya diendapkan. Padahal SAL bahkan dapat menutup pembengkakan subsidi BBM Rp 16,1 triliun," cetusnya.

Tidak dimanfaatkannya potensi sumber pembiayaan alternatif, menurut Yenny, diperparah dengan sikap pemerintah tahun ini yang justru memperlebar defisit. Terutama selepas ada pembengkakan anggaran BBM bersubsidi.

APBN-P 2013 menurunkan pendapatan negara dari Rp 1.529 triliun, menjadi Rp 1.488 triliun. Namun, belanja negara justru dinaikkan hingga Rp 1.193 triliun. Alhasil, defisit mencapai Rp 233 triliun, atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto. (mdk/bim)