Follow
Pemerintah Tambah Anggaran Perlindungan Sosial, Ini Rincian Lengkapnya
Merdeka.com - Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat beberapa waktu lalu. Salah satunya anggaran untuk program bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp6,14 triliun. Dana ini ini akan dibagikan kepada 10 juta keluarga pada Juli 2021.
"Kita berikan juga buat tahun ini jadi 6 bulan, 4 bulan sudah diberikan pada Januari-April dan 2 bulan ekstra ini untuk bulan Mei dan Juni yang akan disalurkan pada bulan Juli," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (21/7).
Sri Mulyani menuturkan, sebelum ada tambahan anggaran, program bantuan sosial tunai ini telah disalurkan pada Januari-April. Total anggaran yang disiapkan yakni Rp11,32 triliun. Adanya tambahan ekstra 2 bulan tersebut menjadikan total anggaran pemerintah dalam program ini Rp17,46 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Selain itu, pemerintah juga menambah anggaran untuk program Kartu Pra Kerja senilai Rp10 triliun. Semula pemerintah hanya menganggarkan Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Sehingga sampai akhir tahun, alokasi program ini menjadi Rp30 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet kepada 38,1 juta peserta didik dan tenaga kerja. Alokasi yang disiapkan dalam program ini yakni Rp5,54 triliun untuk 5 bulan terhitung sejak Agustus-Desember.
"Minggu depan, saat anak-anak sekolah masuk lagi, kita akan berikan perpanjangan subsidi kuota internet buat Agustus-Desember," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp3 triliun untuk durasi subsidi 3 bulan dalam program ini. Namun adanya tambahan, membuat total anggaran naik menjadi Rp8,54 triliun.
"Jadi tambahan anggarannya Rp5,54 triliun jadi total anggarannya jadi Rp8,54 triliun," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
BLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.
Baca Selengkapnya
BLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Pemerintah beri bantuan karena kenaikan harga beras menjadi masalah global, tidak hanya terjadi di Indonesia saja.
Baca Selengkapnya
Tercatat nilainya mencapai Rp31,04 triliun per 1 April dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp48,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Selama beberapa tahun terakhir, APBN disiapkan sebagai shock absorber untuk menjaga perlindungan ekonomi Indonesia.
Baca Selengkapnya