Pemerintah Tambah Dana Bansos Rp39,19 T, ini Penggunaannya

Merdeka.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menambah dana bansos sebesar Rp 39,19 Triliun. Penyaluran bansos akan diserahkan kepada Kementerian keuangan dan Kementerian Sosial.

"Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk menambahkan bantuan sosial sebesar RP 39,19 triliun untuk masyarakat," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (17/7).

Bantuan tunai akan disalurkan ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara 40 juta orang. Kemudian, paket bantuan sembako akan disalurkan ke 18,8 juta KPM sembako.

Rinciannya, bantuan tersebut melingkupi Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik untuk daya 450VA dan 900 VA, Bansos Tunai, BLT Desa, Kartu Prakerja, dan Subsidi Kuota Internet.

Selain itu, akan ada tambahan juga untuk insentif nakes dan vaksinasi, pembelian oksigen, serta pembelian 2 juta obat yang akan dibagikan gratis.

"Menghadapi varian delta ini dengan menambah fasilitas rumah sakit itu Cuma solusi sementara, protokol yang ketat dan vaksinasi yang cepat. Saya mohon dengan sangat kerjasama untuk komponen masyarakat," tutup Menko Luhut.

Jika Perpanjang PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Segera Salurkan Bansos untuk Rakyat

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati meminta agar Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial baik tunai maupun non tunai untuk membantu masyarakat miskin terdampak perpanjangan PPKM darurat.

"Karena itu saya mendesak pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial tunai maupun non-tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan data yang akurat dan valid agar bantuan tepat sasaran," kata Anis kepada Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Di sisi lain perpanjangan PPKM darurat ini juga akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di kuartal III tahun 2021. Sebab adanya pembatasan yang ketat membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

"Adanya skenario perpanjangan PPKM mikro darurat jelas akan berdampak pada ekonomi kuartal III 2021, mengingat ruang gerak publik semakin terbatas," ujarnya.

Sebagai anggota DPR, Anis mengaku prihatin dengan perkembangan penanganan pandemi covid-19 oleh Pemerintah. Menurutnya, Pemerintah kurang sigap dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat pandemi, misalnya terkait kelangkaan oksigen, obat-obatan dan lainnya.

"Saya prihatin dengan perkembangan penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Pemerintah harus sigap mengatasi masalah kelangkaan oksigen, tempat tidur RS, dan obat-obatan," ungkapnya.

Kemudian, masalah kelelahan para tenaga kesehatan juga harus segera ditangani Pemerintah agar semua pasien bisa terlayani. "Menurut saya prioritas saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia," imbuhnya.

Adapun Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6