Pemerintah Target Kelola Dana Haji Rp 121 Triliun di 2019

Merdeka.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana haji yang dikelolanya pada 2019 kembali meningkat. Hal ini seiring dengan kampanye sadar haji sejak dini yang terus disosialisasikannya.

Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan saat ini di Indonesia terdapat 13 juta penduduk yang belum mendaftarkan haji. Di mana, dari hasil survei, mereka termasuk golongan mampu untuk menunaikan kewajiban hajinya.

"Saat ini yang sudah mendaftar haji itu sekitar 3,9 juta orang, tapi di luar itu masih ada 13 juta penduduk yang mampu untuk mendaftar haji. Tahun depan makanya dana kelolaan ditargetkan mengalami peningkatan," ujar Anggito dalam Indonesia Syaria Economic Festival (ISEF) di Surabaya, Jumat (14/12).

Anggito memaparkan, saat ini BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 110 triliun. Dengan potensi yang ada, di 2019, dana kelolaan tersebut akan naik Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun.

Adapun dari Rp 110 triliun dana kelolaan tersebut sebesar 50 persen dialokasikan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen lainnya di surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dan korporasi. "Tahun depan kami kurangi porsi ke sukuk jadi hanya 30 persen saja. Nah 20 persennya lagi di investasi langsung," tambahnya.

Investasi langsung diantaranya berlokasi di Arab Saudi. Rencana investasi tersebut mulai dari pendirian hotel, catering, hingga ke sektor penerbangan. Rencana tersebut akan direalisasikan dengan menggandeng beberapa BUMN dan perusahaan Arab Saudi.

BUMN yang saat ini sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan BPKH diantaranya PT Pertamina (Persero) dan Garuda Indonesia. Sedang dalam penjajakan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

"Investasi terkait dana haji, mulai dari penerbangan, hotel, catering. Itulah yang kami prioritaskan di tahun depan. Itu sedang kami lakukan. Investasinya bisa bersifat long term," pungkasnya.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6