Pemerintah Target Seluruh Aset Negara Tersertifikasi di 2024
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh aset pemerintah pusat dalam bentuk barang milik negara (BMN) bisa tersertifikasi seluruhnya pada 2024 mendatang.
"Kalau yang diselamatkan aset pemerintah pusat sudah 70 persen kita sertifikat. Jadi kita 2024 target dengan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) kita akan selesaikan semua aset-aset pemerintah pusat," kata Himawan di Jakarta, Senin (19/12).
Tak hanya untuk pemerintah pusat, Kementerian ATR/BPN juga bakal berkoordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hingga perusahaan BUMN untuk menyelematkan aset negara dalam bentuk lahan tersertifikasi. "Kemudian yang pemerintah daerah juga kita dimonitoring KPK, yang KPK kita monitor untuk aset pemerintah daerah," imbuhnya.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa yang diterbitkan oleh Kementerian ATR untuk aset masyarakat? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"BUMN kita dengan Pertamina, PLN, jalan terus. Jadi semua aset-aset menjadi prioritas, di samping aset masyarakat, wakaf, tanah pemerintah, tanah masyarakat," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, masih banyak aset negara yang tidak terurus dan seolah-olah menjadi tempat tinggal tuyul. Dia mengingatkan, perlu adanya optimalisasi seluruh barang milik negara. Menurut dia, masih terdapat persepsi di masyarakat maupun orang pemerintahan, aset negara tidak perlu diurus. Akibatnya, banyak aset negara yang kerap terbengkalai.
"Banyak, ada kavling tanah, kantor, yang letaknya di tempat strategis tetapi dia cuma dipakai untuk gudang. Bahkan, dia sebetulnya sudah kosong, suwung, tempatnya tuyul hidup di situ," ujar Sri Mulyani
Pemerintah harus mendorong optimalisasi seluruh aset negara tanpa terkecuali, berapa pun nilainya. Optimalisasi aset bukan hanya dapat menjaga nilai dari BMN tersebut, tetapi bahkan bisa memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Optimalisasi aset itu menurutnya jadi lebih krusial pasca pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memaksimalkan seluruh sumber dayanya untuk memperoleh tambahan penerimaan dan memastikan tidak adanya kerugian, seperti penyusutan nilai aset.
"Ada yang pakai hybrid, co-sharing tempat, sehingga sekarang penggunaan ruang menjadi sangat-sangat berbeda dengan 20 tahun yang lalu, ini akan memunculkan sebuah cara untuk memanfaatkan aset yang berbeda. Perubahan teknologi, adanya pandemi, semuanya memberikan arus perubahan yang luar biasa," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat ini berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN saja.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan saat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumut.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY menyebut pendaftaran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat ini sebagai bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah.
Baca SelengkapnyaSerah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca SelengkapnyaLangkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaBersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca Selengkapnya