Pemerintah Targetkan 170 Titik BBM Satu Harga Beroperasi Hingga 2019
Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan target 170 penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga pada akhir 2019. Hingga hari ini, sudah ada 162 titik BBM Satu Harga beroperasi.
"Sampai 2019 ini targetnya 170 titik. Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan. Masih ada delapan lokasi lagi. Tapi, InsyaAllah berjalan sesuai dengan target," kata Fanshurullah dikutip Antara, Minggu (30/6).
Dari 162 titik yang sudah beroperasi, baru 131 titik yang sudah diresmikan. "Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua," jelasnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas mengawal penyaluran BBM subsidi sesuai Pancasila? 'Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,' pungkasnya.
Terobosan kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024. Arahan Menteri ESDM karena dianggap program ini berhasil akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024.
Pemerintah sendiri sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. "Tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan kita penuhi," imbuhnya.
Meski demikian, dia mengaku masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan dalam menyukseskan BBM Satu Harga. Tantangan utama adalah mengenai kesiapan infrastruktur.
"Yang menjadi tantangan adalah infrastruktur menuju lokasi BBM Satu Harga. Mobil atau kapal yang menuju lokasi ke wilayah 3 T. Ini kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ini yang mesti kita sinergikan ke Kementerian PUPR. Supaya mungkin dibangun jalan," jelas Fanshurullah.
Selain itu, keterlibatan stakeholder terkait juga penting kiranya mendukung program tersebut. "Kita ingin sekali melibatkan BUMDes. Kita bisa kerja sama dengan Kementerian PDT. Ini bagus sekali," ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah perizinan. Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan pemerintah provinsi untuk mempermudah izin.
Untuk diketahui, sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah akan membangun 170 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 penyalur, dengan rincian 54 penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 3 penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk. Sementara, pada tahun 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 6 penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk.
Untuk tahun 2019 ini, akan dibangun 39 lembaga penyalur BBM Satu Harga, di mana 38 Lembaga penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Lembaga penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk. BBM Satu Harga sendiri dikhususkan untuk dua jenis BBM, solar sebesar Rp5.150 dan premium Rp6.450 yang ditugaskan hanya kepada dua badan usaha. Pertamina dan AKR.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca SelengkapnyaBeroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.
Baca SelengkapnyaPertamina melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan misi pelayanan kebutuhan energi masyarakat hingga seluruh pelosok negeri.
Baca SelengkapnyaBPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca SelengkapnyaCapaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 181.000 BOPD.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang menyusun aturan tentang masyarakat yang berhak mengakses BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaHingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter.
Baca SelengkapnyaBPH Migas berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi kemacetan distribusi.
Baca Selengkapnya