Pemerintah targetkan aturan pajak Google cs keluar kuartal I-2018
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara mengatakan saat ini masih menggodok aturan untuk menarik pajak perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT), salah satunya Google.
Ditargetkan, aturan ini keluar pada kuartal I-2018. Nantinya proses pembayaran pajak Google akan dijadikan acuan untuk penarikan pajak OTT lainnya seperti Facebook, Instagram dan Twitter.
"Saya harus bicarakan satu item lagi berkaitan dengan pajak. karena ada OTT international besar yang sudah mulai memproses pembayaran pajak yang besar dan itu akan kami cari kami jadikan contoh sebagai kebijakan," kata Rudiantara di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (17/1).
-
Kenapa regulasi OTT penting untuk industri seluler? Pasalnya belum ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga sejumlah dampak dikhawatirkan dapat berpotensi merusak kestabilan industri seluler di Indonesia.
-
Siapa yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital? 'Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital,' kata Prabowo, Minggu (20/10).
-
Apa dampak OTT terhadap pendapatan operator seluler? 'Apa sih dampaknya? Kalau kita lihat dalam 5-7 tahun terakhir penurunan dari pendapatan sms. Kalo kita lihat secara global ancaman terhadap operator ini juga terjadi di seluruh dunia,' Sigit juga menambahkan terdapat setidaknya beberapa dampak yang akan dipengaruhi oleh ketidakadaan regulasi yang mengatur operasional OTT di Indonesia.
-
Kenapa Menkominfo ingin membuat regulasi khusus untuk kecepatan internet? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai kecepatan internet. Menurutnya, kecepatan internet Indonesia masih rendah dengan angka 24,9 Mbps. Angka itu bawah Philipina, Kamboja, dan Laos, menurutnya Indonesia hanya unggul dari Myanmar dan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
-
Kapan pendapatan OTT mulai mengalahkan operator seluler? Dilanjutkannya, pendapatan operator telekomunikasi pada tahun 2010 memang bisa mencapai 458 miliar USD dari SMS dan voice, sedangkan OTT dulu hanya USD 41 miliar. Tetapi, kini pada tahun 2021 terbalik, perusahaan telekomunikasi hanya mendapat USD 702 miliar sedangkan OTT USD 753 miliar.
-
Bagaimana Menkominfo ingin berantas judi online? Menteri Budi Arie juga menekankan kode etik kepada seluruh pejabat Kominfo untuk tidak berkomunikasi apalagi berkompromi kepada para pihak yang terlibat judi online.
Rudiantara berharap, jika urusan dengan perusahaan digital raksasa tersebut selesai, maka perusahaan lain akan ikut terdorong untuk membayar pajak. Meski demikian, dia enggan menyebutkan angka besaran pajak yang harus dibayar perusahaan OTT tersebut.
"Hanya saya belum bisa disclose apalagi angkanya, angka kan ada UU perpajakan. Rahasia."
Menurutnya, jumlah tunggakan pajak yang dibayar perusahaan itu cukup besar. "Sudah membayar pajak cukup signifikan. Artinya nilainya cukup material dan ini akan kami jadikan sebagai template dari penyelesaian pajak OTT di Indonesia."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setoran PPN dari pelaku PMSE tahun 2023 Rp3,15 triliun.
Baca SelengkapnyaGoogle dikabarkan setuju untuk membayar penerbit di negara itu.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Budi Arie menyampaikan rencana pertemuannya dengan perwakilan raksasa teknologi Google.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.
Baca SelengkapnyaGoogle akan berhenti beroperasi di Indonesia imbas boikot? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaDengan pengawasan yang dialihkan ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang.
Baca SelengkapnyaPenerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca Selengkapnya