Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah targetkan aturan pajak Google cs keluar kuartal I-2018

Pemerintah targetkan aturan pajak Google cs keluar kuartal I-2018 Logo Google. © newyorker.com

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara mengatakan saat ini masih menggodok aturan untuk menarik pajak perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT), salah satunya Google.

Ditargetkan, aturan ini keluar pada kuartal I-2018. Nantinya proses pembayaran pajak Google akan dijadikan acuan untuk penarikan pajak OTT lainnya seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

"Saya harus bicarakan satu item lagi berkaitan dengan pajak. karena ada OTT international besar yang sudah mulai memproses pembayaran pajak yang besar dan itu akan kami cari kami jadikan contoh sebagai kebijakan," kata Rudiantara di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (17/1).

Orang lain juga bertanya?

Rudiantara berharap, jika urusan dengan perusahaan digital raksasa tersebut selesai, maka perusahaan lain akan ikut terdorong untuk membayar pajak. Meski demikian, dia enggan menyebutkan angka besaran pajak yang harus dibayar perusahaan OTT tersebut.

"Hanya saya belum bisa disclose apalagi angkanya, angka kan ada UU perpajakan. Rahasia."

Menurutnya, jumlah tunggakan pajak yang dibayar perusahaan itu cukup besar. "Sudah membayar pajak cukup signifikan. Artinya nilainya cukup material dan ini akan kami jadikan sebagai template dari penyelesaian pajak OTT di Indonesia."

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Kantongi Pajak dari Google Cs Rp13,2 Triliun
Pemerintah Kantongi Pajak dari Google Cs Rp13,2 Triliun

Setoran PPN dari pelaku PMSE tahun 2023 Rp3,15 triliun.

Baca Selengkapnya
Tak Jadi Blokir, Google Akhirnya Patuh Bayar Perusahaan Media di Kanada, Segini Besarannya
Tak Jadi Blokir, Google Akhirnya Patuh Bayar Perusahaan Media di Kanada, Segini Besarannya

Google dikabarkan setuju untuk membayar penerbit di negara itu.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital

Angka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.

Baca Selengkapnya
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Bertemu Google Bahas Pemberantasan Judi Online Pakai AI, Begini Hasilnya
Menkominfo Bertemu Google Bahas Pemberantasan Judi Online Pakai AI, Begini Hasilnya

Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan rencana pertemuannya dengan perwakilan raksasa teknologi Google.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak

Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Mengenal Sistem Perpajakan Baru yang Bakal Dipakai DJP Mulai 2024
Mengenal Sistem Perpajakan Baru yang Bakal Dipakai DJP Mulai 2024

Ditjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.

Baca Selengkapnya
Benarkah Google Bakal Berhenti Beroperasi di Indonesia Buntut Boikot Israel? Cek Faktanya
Benarkah Google Bakal Berhenti Beroperasi di Indonesia Buntut Boikot Israel? Cek Faktanya

Google akan berhenti beroperasi di Indonesia imbas boikot? Simak penelusurannya

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Muncul Rencana Penyesuaian Pajak Kripto, Pelaku Industri Beri Tanggapan Begini
Muncul Rencana Penyesuaian Pajak Kripto, Pelaku Industri Beri Tanggapan Begini

Dengan pengawasan yang dialihkan ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Belanja Online, Kripto hingga Pinjol Sebesar Rp7,39 Triliun di 2024
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Belanja Online, Kripto hingga Pinjol Sebesar Rp7,39 Triliun di 2024

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.

Baca Selengkapnya