Pemerintah Tarik Utang Rp973 Triliun Secara Bertahap di 2022
Merdeka.com - Pemerintah akan menarik utang sebesar Rp973,6 triliun di 2022. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pemerintah di sepanjang tahun tahun depan.
"Selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang dengan SBN atau pinjaman dengan targetnya Rp973,6 triliun," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Ditjen Pengelolaan pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Riko Amir dalam media briefing, Jakarta, Senin (13/12).
Meski target tak mencapai Rp1.000 triliun, Riko mengatakan penarikan utang akan dilakukan secara bertahap selama bulan berjalan di tahun depan. Penerbitan utang atau pinjaman akan dilakukan secara bertahap dan fleksibel.
-
Apa target pertumbuhan kredit BRI di tahun 2024? BRI pun optimistis pertumbuhan kredit di tahun ini dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada awal tahun, yakni double digit dikisaran 10-12% yoy.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Bagaimana pertumbuhan kredit BRI di tahun 2024? Hingga akhir Maret 2024 tercatat BRI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.308,65 triliun atau tumbuh double digit sebesar 10,89% year on year.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
"Adanya pinjaman ini bukan berarti pemerintah akan melakukan secara sporadis, tapi ada masanya selama 1 tahun dan ini dilakukan secara fleksibel antara SBN dan pinjaman," kata Riko.
Gunakan Sisa Anggaran Lebih
Penarikan utang dilakukan secara fleksibel karena pemerintah bisa menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal ini pun telah dilakukan selama tahun 2021. Tercermin dari realisasi cetak utang pemerintah yang diperkirakan akan menurun Rp300 triliun dari yang direncanakan karena memanfaatkan SiLPA.
Apalagi, lanjut Riko, perencanaan penarikan utang di tahun depan belum memasukkan komponen pendapatan negara pasca berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebab dalam kebijakan tersebut berpotensi menambah pendapatan negara dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS), kenaikan PPN menjadi 11 persen, penarikan pajak karbon dan sebagainya.
"Terbitnya UU HPP tersebut dapat dimungkinkan bisa menambah pendapatan negara pada APBN 2022 dan ini menjadi lebih optimal," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca Selengkapnya