Pemerintah tegaskan tak impor sebelum produksi tembakau lokal 100 persen terserap

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar rapat koordinasi membahas mengenai tembakau. Kementerian yang terlibat adalah kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian.

Usai rapat, Menteri Perdagangan Enggariasto Lukita membocorkan sedikit hasil dari rapat yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam tersebut. "Tadi bicara mengenai impor tembakau," kata Menteri Enggar di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/12).

Menteri Enggar mengatakan, saat ini pemerintah belum akan mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor tembakau. Sebab, produksi dalam negeri belum terserap secara maksimal.

"Ya kalau sudah terserap baru boleh (impor). Pokoknya semua bersih yang terserap. Seratus persen lah terserap, kalau tidak terserap tidak ada ini (impor)," tegasnya.

Menteri Enggar juga mengungkapkan jika pun ada impor tembakau maka nantinya akan dikenakan biaya. Akan tetapi, besaran tarifnya belum bisa ditentukan. "Dan untuk itu akan dikenakan tarif (impor tembakau). Belum tahu (tarifnya). Masih dibahas dulu."

Dalam kesempatan sama, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan pihaknya setuju dengan kebijakan tembakau harus diserap 100 persen dulu dalam negeri.

"Supaya semakin berkurang lah importasinya, salah satunya dikenakan bea masuk. Jadi nanti setiap perusahaan rokok akan dibikin roadmap Kemenperin."

Sebelumnya, Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) yang menaungi sekitar 1,5 juta petani cengkeh di seluruh Indonesia meminta Kementerian Perdagangan untuk mencabut Permendag Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau. Kebijakan ini dinilai berpotensi mempersulit pabrikan rokok untuk memperoleh bahan baku.