Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Gantikan UU Penataan Ruang

Merdeka.com - Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi tata ruang menjadi salah satu hal yang penting, selain penyediaan lapangan pekerjaan dan pemangkasan regulasi. Hal ini mengingat keterbatasan ruang, sementara populasi terus bertambah.

Untuk itu, pemerintah menyertakan penyederhanaan penataan ruang dalam UU cipta kerja. Kendati begitu, UU cipta kerja ini tak serta merta menggantikan aturan yang lama, melainkan disederhanakan seefisien mungkin.

"UU Nomor 26/2007 tentang penataan ruang bukan dihapuskan, bukan tidak berlaku lagi," ujar Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian ART/BPN, Hardian dalam Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Palembang, Kamis (26/11).

Hardian menjelaskan, melalui metodologi omnibus law, UU cipta kerja ini dimaksudkan untuk menyempurnakan aturan pendahulunya. Di mana semangat yang diusung adalah penyederhanaan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder. Bahkan, dari 80 pasal dalam UU Nomor 26/2007 tentang penataan ruang, 45 pasal di antaranya tidak mengalami perubahan, dan masih diberlakukan.

"Jadi jangan dianggap kalau UU cipta kerja diberlakukan, UU 26/2007 tidak berlaku lagi. Bukan seperti itu. 45 pasal dari UU 26/2007 tetap berlaku, 26 pasal disederhanakan, 9 pasal dihapus," jelas dia.

Adapun salah satu terobosan dari sisi penataan ruang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah sistem integrasi yang mencakup ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi ke dalam satu dokumen penataan ruang, Sehingga rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan dalam tata kelola ke depannya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com