Follow
Pemerintah Terapkan PPKM Level 3, ini Dampak ke Ekonomi Indonesia
Merdeka.com - Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 tidak lama. Sebab, penerapan kebijakan ini diyakini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2022.
"Karena berbagai sektor usaha akan mengalami pembatasan jam operasional sampai jam 21.00 dengan jumlah pengunjung maksimal 50 persen seperti, mal, supermarket, dan pasar swalayan," ujar Sarman dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (8/2).
Selain retail modern, lanjut Sarman, penerapan PPKM Level 3 juga diyakini akan berdampak buruk terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ini karena adanya pembatasan jam operasional hingga pengetatan protokol kesehatan.
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Di mana UMKM Bontang terdampak pandemi? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Kenapa Kemnaker ingin meningkatkan peran industri dalam SIPK? 'Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dan dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya, ' ujar Ida Fauziyah.
"Seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, outlet voucer, barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kenderaaan dan sejenisnya dapat beroperasi sampai pukul 21.00 dengan prokes yang ketat," bebernya.
Sarman menambahkan, penerapan kebijakan PPKM Level 3 juga akan mempengaruhi psikologi pelaku usaha. Kekhawatiran ini karena akan diberlakukan kembali pembatasan dan pengetatan berbagai aktivitas masyarakat dan operasional berbagai sektor usaha.
"Rasa kawatir, gelisah pasti akan menghantui pelaku usaha. Terlebih sektor-sektor tertentu yang baru merasakan gairah ekonomi 3-4 bulan terakhir, karena hampir dua tahun mereka tidak bisa beroperasi," ujarnya.
"Untuk itu, kita sangat berharap PPKM Level 3 tidak berlangsung lama," tutupnya.
Kafe hingga Warteg Tutup Jam 9 Malam Selama PPKM Level 3
Sebelumnya, pemerintah kembali menyesuaikan operasional untuk warteg, restoran hingga kafe. Penyesuaian itu untuk wilayah berstatus PPKM level 3, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, DIY, hingga Bali.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan untuk warteg lapak jajanan, warteg buka sampai pukul 21.00. Selain itu pengunjung dibatasi hanya 60 persen.
"Untuk Warteg atau Lapak Jajan dapat dibuka sampai pukul 21.00 dengan maksimal pengunjung 60 persen dan restoran atau Kafe juga dapat dibuka maksimal 60 persen pengunjung sampai pukul 21.00," ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (7/2).
Sementara itu untuk industri Orientasi Ekspor dan Domestik dapat terus beroperasi 100 persen. Tetapi jika memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) minimal 75 persen karyawan dosis kedua & menggunakan PeduliLindungi. Dia pun berharap aplikasi PeduliLindungi tidak diabaikan dan selalu digunakan.
"PeduliLindungi jangan pernah ditinggalkan," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca Selengkapnya
Thomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diharap bersikap responsif serta tepat sasaran, sehingga sektor padat karya tekstil ini bisa bertahan menghadapi turbulensi ekonomi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menilai keberadaan social commerce seperti TikTok Shop mematikan pelaku UMKM domestik.
Baca Selengkapnya
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca Selengkapnya
Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini, termasuk di kalangan pelajar.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca Selengkapnya
Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya