Follow
Pemerintah terus kawal program Tanah Objek Reforma Agraria
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Pemerintah bakal terus mengawal pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). yang telah dicanangkan. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut jangan sampai meleset dari target yang telah ditetapkan.
"Progres masih sesuai target. Enggak dipercepat. Kita mengontrol lebih ketat di bagian sertifikasi biar jangan sampai meleset. Lebih kesana termasuk perhutanan sosial," ungkapnya ketika ditemui, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/5).
Selain itu, rapat juga membahas progres sertifikasi lahan masyarakat. Mantan Panglima TNI ini mengatakan sejauh ini perkembangan sertifikasi lahan masyarakat cukup bagus, meskipun dia tidak menjabarkan lebih rinci update terakhir jumlah sertifikasi yang telah diterbitkan.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Bagaimana kemenko perekonomian menjalankan Reforma Agraria? 'Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan,' tegas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
"Mengawal agar jangan sampai meleset. Untuk sertifikasi tanah yang punya masyarakat sudah cukup bagus," jelasnya.
Pemerintah pusat juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar. Selain itu, untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.
"Kita rencana akan mengundang para Gubernur untuk membicarakan bagaimana operasionalisasi reforma agraria itu ke bawahnya sampai dimana," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
Baca Selengkapnya
Mentan menyebut ketersediaan pangan saat ini dalam kondisi yang aman.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini.
Baca Selengkapnya
Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Moeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca Selengkapnya
sektor pertanian sangat penting karena menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan.
Baca Selengkapnya
Moeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca Selengkapnya
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca Selengkapnya
Basuki akan mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh OIKN.
Baca Selengkapnya
Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya