Pemerintah Tetap Hati-Hati Terkait Rencana 'Impor' Maskapai Asing

Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk mendatangkan maskapai asing ke Indonesia untuk menciptakan kompetisi sehat antar maskapai dalam negeri, sekaligus membuat harga tiket pesawat lebih kompetitif.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sampai saat ini, pemerintah masih mengevaluasi rencana masuknya maskapai asing tersebut di pasar domestik.

"Itu sudah kita jadwalkan dan akan kita evaluasi. Bagaimana pemikiran untuk undang maskapai asing. Tapi paling penting kita evaluasi dulu karena ada plus minusnya termasuk kebijakan menarik maskapai asing ke dalam negeri ini," tuturnya di Gedung Kemenko, Senin (10/6).

Dia menambahkan, pemerintah turut memperhitungkan segala kemungkinan terkait penurunan harga tiket pesawat tersebut, lantaran industri penerbangan RI didominasi oleh 2 maskapai besar yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air.

"Jadi termasuk membahas opsi-opsi duopoli ini apakah nanti supaya memaksa airline untuk menurunkan harga lagi atau supaya marketnya lebih internal, bagaimana nanti kita hitung bersama-sama," ujarnya.

"Jadi minggu ini masih akan kita bahas karena sejak awal kita sepakat mau evaluasi sesudah Lebaran yaitu pada saat kondisi normal bukan ketika permintaan tinggi (peak season)," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan bahwa ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendatangkan maskapai asing akan berdampak positif. Hal tersebut akan menciptakan kompetisi sehat dan harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Imbauan Pak Presiden untuk memberikan kompetisi bagi maskapai kami sedang mempelajari tapi secara jujur kami sampaikan itu ide yang baik," kata dia, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (4/6).

"Suatu kelaziman bahwa apabila terjadi suatu keseimbangan kompetisi maka harga itu akan lebih bagus," lanjut dia.

Meskipun demikian, dia mengatakan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan pemerintah ketika mengizinkan maskapai asing beroperasi di Indonesia. Sejumlah syarat dalam Undang-Undang, kata dia, harus dipenuhi.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com