Pemerintah tetapkan harga acuan batu bara USD 70/ton, berlaku hingga Desember 2019

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan harga batu bara khusus untuk pembangkit listrik dalam negeri sebesar USD 70 per ton. Ketetapan harga tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 Tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mengatakan aturan itu dikeluarkan lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam negeri. Harga batu bara nantinya, akan berlaku pada awal Januari 2018 hingga Desember 2019.

"Penetapan harga khusus itu akan berlaku sejak 1 Januari 2018 hingga Desember 2019 dan berlaku surut. Artinya, kontrak-kontrak penjualan yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2018 harus disesuaikan kembali," kata Agung, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/3).

Dia menjelaskan, aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara.

Dia menambahkan, saat ini kebijakan tersebut ditetapkan mengingat harga batu bara sudah mencapai USD 101 per ton. Apabila harga batu bara acuan di bawah USD 70, maka yang dipakai adalah harga acuan terendah.

"Selain HBA (harga batu bara acuan) maka ditetapkan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri untuk pembangkit ditetapkan fix USD 70 per ton. Apabila kemudian HBA di bawah USD 70, diambil, yang rendah. Misal nanti HBA USD 60, maka yang dipakai adalah USD 60 untuk pembelian oleh PLN," terang dia.

Kementerian ESDM, lanjut dia, juga akan menetapkan volume maksimal pembelian batu bara untuk satu pembangkit listrik sebesar 100 juta ton per tahun, atau sesuai dengan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik. Sementara besaran pembayaran royalti dan pajak akan tetap dihitung berdasarkan harga transaksional.

Sedangkan, tambah dia, perusahaan yang menjual batu bara untuk kepentingan listrik nasional dapat diberikan tambahan produksi sebesar 10 persen apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penetapan harga tersebut hanya berlaku untuk penjualan kelistrikan nasional. Sedangkan, penetapan harga di luar kepentingan tersebut tetap mengacu pada HBA," tandasnya.