Pemerintah Tingkatkan Kualitas Hunian MBR di Jambi dan Papua

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Pada tahun 2019, sebanyak 4.500 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi diperbaiki melalui BSPS yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (13/.

Penyaluran BSPS di Provinsi Jambi dibagi menjadi dua tahap, yakni sebanyak 4.200 unit rumah telah mendapat bantuan bedah rumah pada tahun ini, di antaranya di Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjab Barat, Tebo, Tanjab Timur, Merangi, dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan pengerjaan sisanya sebanyak 300 unit telah direncanakan.

Setiap unit rumah yang dibedah di Jambi akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas (PK) rumah sebesar Rp17,5 juta dengan rincian Rp15 juta berupa bahan bangunan dan Rp2,5 juta biaya tukang. Kemudian untuk pembangunan baru senilai Rp35 juta.

Di Kabupaten Muaro Jambi menerima bantuan BSPS kategori peningkatan kualitas bangunan sebanyak 15 unit rumah dengan target selesai pada akhir Agustus 2019.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan tugas Kementerian PUPR selain sebagai provider atau menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun dan rumah khusus, juga sebagai enabler atau memberdayakan masyarakat di antaranya melalui BSPS.

"Dengan stimulan tersebut, sebagai contoh untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta, namun nilai yang dihasilkan bisa Rp50-Rp100 juta. Sementara BSPS pembangunan baru (PB) dengan dana stimulan yang diberikan Rp35 juta, sebagai contoh yang saya temui di lapangan, rumah seorang janda tua yang sudah rapuh, kita bangun kembali rumahnya dengan BSPS PB bisa lebih besar karena keluarganya juga turut membantu sehingga rumah yang terbangun senilai sekitar Rp140 juta," jelas Khalawi.

Selain Provinsi Jambi, Kementerian PUPR juga menyalurkan program BSPS di Provinsi Papua. Sebanyak 3.690 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 13 kabupaten di Papua mendapat bantuan BSPS.

Program bedah rumah ini merupakan salah satu upaya mengurangi kekurangan rumah atau backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai wujud mendorong terlaksananya Program Sejuta Rumah di Papua.

Salah satu yang menerima bantuan BSPS adalah di empat kampung Kabupaten Supiori sebanyak 100 unit rumah dengan kategori peningkatan kualitas bangunan. Program ini ditarget selesai pada akhir Agustus 2019.

Tantangan dalam penyaluran bantuan BSPS di Kabupaten Supiori salah satunya karena lokasi penerima bantuan yang berada di pulau terpencil atau jauh dari perkotaan. Sebagian besar pekerjaan masyarakat setempat adalah nelayan yang rata-rata tinggal di pesisir pantai yang letaknya terpisah di beberapa kepulauan.