Pemerintah tunjuk Pelabuhan Tanjung Priok jadi Hub Internasional

Merdeka.com - Pemerintah berencana menunjuk Pelabuhan Tanjung Priok menjadi Pelabuhan Hub Internasional. Hal ini sesuai dengan rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya bersama PT Pelindo I, II, III, dan IV terkait Sinergitas Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan.

Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya mengatakan rapat tersebut juga membicarakan mengenai tata kelola pelabuhan, kemudian tentang hubungan Internasional, lalu juga masalah TKDN.

"Tapi intinya adalah menyamakan persepsi dari seluruh instansi terkait termasuk juga dihadiri oleh gubernur untuk bagaimana memahami secara lebih benar tentang penunjukan Tanjung Priok sebagai hubungan internasional," kata Elvyn di gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (30/1).

Dia menambahkan, penunjukan Tanjung Priok sebagai Pelabuhan Hub Internasional tidak berarti rencana Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung dicabut. Namun, karena pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung masih dalam proses pembangunan, sehingga Pelabuhan Tanjung Priok diperankan sebagai Pelabuhan Hub Internasional.

"Kuala Tanjung dan Bitung itu hakikatnya tetap sebagai Hub. Tapi implementasinya, Kuala Tanjung kan masih dibangun. Sementara masih belum selesai, Tanjung Priok ini bisa diperankan sebagai Hub saat ini. Karena memiliki kapasitas, kedalaman, peralatan, dan juga hubungan dengan para pemilik barang dan shipping line," imbuhnya.

Lebih lanjut, regulasi hukum terkait Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional juga tidak akan berubah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang MP3EI tahun 2011- 2015, tentang Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub Internasional.

"Ini tidak mengubah Pepres itu. Bahwa Keppres itu tetap berjalan. Kuala Tanjung dan Bitung tetap sebagai hub internasional. Namun Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) mengatakan Tanjung Priok sebagai internasional hub saat ini, karena kapasitas dan fasilitasnya memadai. Bukan mengambil alih Kuala Tanjung," jelasnya.